Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik usai dilaporkan ke Komnas HAM oleh warga terkait kebijakan kontroversialnya mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer.
Laporan tersebut disampaikan oleh Adhel, warga Babelan, Bekasi, yang menilai bahwa pendekatan militer terhadap anak justru melanggar hak asasi manusia. Menempatkan anak-anak dalam barak militer dengan dalih pembinaan karakter adalah bentuk pelanggaran HAM,” ujar Adhel saat ditemui pada Senin, 12 Mei 2025.
Program Pendidikan Militer untuk Anak Bermasalah Dikecam
Program yang diinisiasi Dedi Mulyadi ini disebut-sebut sebagai solusi atas meningkatnya kenakalan remaja di Jawa Barat. Namun, banyak pihak justru mempertanyakan efektivitas sekaligus legalitas kebijakan tersebut.
“Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik,” tegas Adhel.
Ia juga mengungkap kekhawatiran terhadap metode pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut. “Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu. Ini semua gelap,” lanjutnya.
Kuasa Hukum: Libatkan Orang Tua, Bukan Tentara
Kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai bahwa pemerintah semestinya memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua, bukan justru menyerahkan anak kepada institusi militer.
“Pendidikan itu tidak hanya tugas sekolah, tapi juga lingkungan keluarga. Peran orang tua sangat krusial,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa militer memiliki fungsi utama dalam pertahanan negara, bukan pendidikan sipil.
Rezekinta menegaskan bahwa pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan program tersebut dan tidak lagi melibatkan TNI dalam urusan pendidikan anak. “Kami menuntut agar program ini dihapus dan tidak dijadikan regulasi melalui peraturan gubernur,” pungkasnya.
Dedi Mulyadi Klaim Sudah Ada Riset
Di sisi lain, Dedi Mulyadi tetap bergeming. Ia mengaku bahwa program pendidikan anak bermasalah di barak militer telah melalui riset panjang dan siap dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
Meski begitu, banyak pihak masih meragukan transparansi dan akuntabilitas hasil riset yang dimaksud. Lembaga swadaya masyarakat hingga pemerhati pendidikan menilai bahwa pendidikan karakter tidak bisa disamakan dengan pelatihan militer.
Pertanyaan Umum (FAQ): Seputar Kontroversi Program Anak Bermasalah di Barak Militer oleh Dedi Mulyadi
1. Apa isi program barak militer untuk anak bermasalah yang dibuat Dedi Mulyadi?
Program ini merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menempatkan anak-anak dengan perilaku bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter dan pendisiplinan.
2. Kenapa kebijakan ini diprotes dan dilaporkan ke Komnas HAM?
Kebijakan tersebut dianggap melanggar hak anak, tidak transparan, dan menggunakan pendekatan militer yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang berorientasi pada pengasuhan dan psikologis anak.
3. Siapa yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM?
Seorang warga Babelan, Bekasi bernama Adhel, melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM karena menilai program tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
4. Apa kata kuasa hukum pelapor tentang program ini?
Kuasa hukum, Rezekinta Sofrizal, menyebutkan bahwa pendidikan anak seharusnya melibatkan orang tua dan pendidik, bukan institusi militer yang tidak memiliki kompetensi pedagogis untuk mendidik anak-anak.
5. Apakah program ini sudah melalui penelitian?
Menurut Dedi Mulyadi, program ini sudah melalui riset panjang. Namun, publik masih mempertanyakan hasil riset tersebut karena belum ada bukti atau laporan ilmiah yang transparan.
6. Apakah program ini sudah menjadi peraturan resmi?
Hingga saat ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengesahkan program ini melalui Peraturan Gubernur (Pergub), namun belum ada regulasi yang resmi dikeluarkan.
7. Apa risiko jika anak-anak dibina di barak militer?
Risikonya mencakup trauma psikologis, pelanggaran hak anak, dan minimnya pendekatan edukatif berbasis kasih sayang. Pendidikan karakter harus mengedepankan empati, bukan kekerasan atau ketakutan.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
