...
BekasiBeritaJawa BaratNasional

SMK Karya Pembaharuan Bekasi Batal Gelar Study Tour ke Bali Setelah Ditegur Gubernur Dedi Mulyadi

×

SMK Karya Pembaharuan Bekasi Batal Gelar Study Tour ke Bali Setelah Ditegur Gubernur Dedi Mulyadi

Bagikan Berita Ini
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Lapangan DOS Balai Kota Depok (Istimewa)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Lapangan DOS Balai Kota Depok (Istimewa)

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan larangan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya untuk mengadakan kegiatan study tour. Meski demikian, masih ada sekolah yang nekat merencanakan kegiatan tersebut, seperti yang diadukan seorang warga saat Dedi berkunjung ke Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71, seorang ibu mengadukan rencana study tour SMK Karya Pembaharuan ke Bali pada Juni 2025, dengan estimasi biaya Rp 5-6 juta per siswa. Menurut sang ibu, biaya itu dibebankan melalui iuran bulanan sebesar Rp 150 ribu selama tiga tahun, ditambah biaya lain-lain.

Mendengar keluhan tersebut, Dedi langsung meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut. Ia menegaskan akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera menghubungi kepala sekolah terkait.

“Saya minta SMK Karya Pembaharuan Bekasi untuk menghentikan rencana ke Bali. Kewenangan izinnya ada di Pemprov Jawa Barat,” tegas Dedi.

Pihak Sekolah Beri Klarifikasi

Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, kemudian memenuhi panggilan dari Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025). Ia membantah tudingan bahwa sekolahnya mengadakan study tour.

Menurut Tetuko, kegiatan yang direncanakan adalah acara perpisahan, bukan study tour, dengan iuran bulanan sebesar Rp 100 ribu — bukan Rp 150 ribu — yang sudah disepakati bersama orangtua siswa sejak awal kelas sepuluh. Total biaya yang dikumpulkan diperkirakan Rp 3,6 juta per siswa.

“Iuran tersebut mencakup tabungan kegiatan perpisahan, SPP, serta biaya kebutuhan ujian dan ijazah,” jelas Tetuko.

Kegiatan Dibatalkan, Dana Dikembalikan

Setelah viral dan mendapat teguran dari Gubernur, SMK Karya Pembaharuan memutuskan membatalkan kegiatan tersebut. Sekolah berjanji akan mengembalikan seluruh dana yang sudah terkumpul, meskipun sebagian dana telah digunakan untuk keperluan persiapan, seperti pemesanan kamar hotel, bus, seragam, dan konsumsi.

“Dana yang telah terpakai mencapai ratusan juta rupiah. Kami akan mengembalikan uang siswa secara transparan dan bertanggung jawab,” tandas Tetuko.


Pertanyaan Umum (FAQ): Kasus SMK Karya Pembaharuan dan Larangan Study Tour di Jabar


1. Apa yang terjadi di SMK Karya Pembaharuan Bekasi?

SMK Karya Pembaharuan merencanakan kegiatan ke Bali yang disebut sebagai acara perpisahan siswa, namun dipermasalahkan karena dianggap melanggar larangan study tour dari Gubernur Jawa Barat.

2. Berapa biaya yang dibebankan kepada siswa?

Menurut aduan orangtua, biaya mencapai Rp 5–6 juta. Namun pihak sekolah menyatakan biaya yang disepakati hanya Rp 3,6 juta, dibayar melalui iuran bulanan sebesar Rp 100 ribu selama tiga tahun.

3. Kenapa Gubernur Dedi Mulyadi meminta kegiatan itu dibatalkan?

Dedi Mulyadi menegaskan larangan study tour di sekolah-sekolah Jabar, karena alasan keselamatan, beban biaya bagi orangtua, serta prioritas pendidikan. Ia meminta sekolah mematuhi aturan tersebut.

4. Bagaimana tanggapan pihak sekolah?

Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, membantah bahwa kegiatan tersebut adalah study tour. Ia menyebutnya acara perpisahan yang sudah disepakati bersama orangtua sejak awal.

5. Apakah uang siswa akan dikembalikan?

Ya. Pihak sekolah menyatakan akan mengembalikan seluruh dana yang telah dikumpulkan, meski sebagian dana telah terpakai untuk operasional persiapan seperti sewa bus, hotel, dan seragam.

6. Bagaimana mekanisme pengembalian dana?

Sekolah berjanji melakukan proses pengembalian uang secara transparan dan bertanggung jawab. Detail teknisnya masih dalam tahap penyesuaian mengingat ada dana yang sudah dipakai.

7. Apakah ada sanksi bagi sekolah yang tetap memaksa mengadakan study tour?

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan akan mengambil tindakan tegas, termasuk intervensi dari Dinas Pendidikan, terhadap sekolah-sekolah yang tetap melanggar larangan.


IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL