INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW) termasuk salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana atau commitment fee terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya membuka peluang memanggil mantan anggota DPR RI tersebut sebagai saksi dalam kasus ini.

“Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” kata Budi, Rabu (13/8/2025).

Nama Sudewo Muncul di Persidangan

Nama Sudewo sebelumnya disebut dalam sidang kasus suap DJKA dengan terdakwa Putu Sumarjaya (Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah) dan Bernard Hasibuan (pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah) di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023.

Dalam sidang tersebut, KPK mengungkap penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari rumah Sudewo, termasuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.

Bupati Pati Membantah

Sudewo membantah menerima uang Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Ia juga membantah adanya uang Rp 3 miliar yang disita dari rumahnya seperti yang disebut di persidangan.

Kronologi Kasus Suap DJKA

Kasus dugaan suap ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hingga 12 Agustus 2025, jumlah tersangka bertambah menjadi 15 orang, termasuk ASN Kemenhub Risna Sutriyanto (RS).