INDONESIAUPDATES.COM, INTERNASIONAL – Pemerintah Amerika Serikat kembali mengguncang dunia pendidikan tinggi global. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio secara resmi memerintahkan penangguhan proses visa pelajar dan pertukaran internasional di tengah meningkatnya aksi protes di kampus-kampus ternama, khususnya Universitas Harvard.

Langkah ini menyusul keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump yang mencabut ratusan visa dan menuduh mahasiswa asing yang terlibat protes terhadap perang di Gaza sebagai simpatisan kelompok militan Hamas. Dalam eskalasi terbaru, Harvard pun dibidik langsung: akreditasi program mahasiswa internasional dicabut, dan kontrak senilai lebih dari US$100 juta dibatalkan.

Visa Pelajar AS Dihentikan

Berdasarkan dokumen diplomatik yang diperoleh kantor berita AFP, Marco Rubio memerintahkan semua kedutaan dan konsulat AS untuk menunda penerbitan visa F-1 dan J-1 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selain itu, proses seleksi pelamar internasional ke universitas AS kini disertai pengecekan mendalam terhadap media sosial mereka.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari kebijakan imigrasi yang semakin ketat menjelang Pemilu 2026. Pemerintah menyatakan kebijakan ini sebagai upaya menjaga “nilai-nilai Amerika” di tengah maraknya unjuk rasa mahasiswa yang dianggap memicu instabilitas.

Harvard Jadi Target: Trump Tuduh Universitas Sebar Paham Radikal

Mahasiswa Harvard yang akan lulus, Victor Flores, bersama mahasiswa lainnya menggelar aksi mendukung mahasiswa internasional dalam unjuk rasa Harvard Students for Freedom di kampus Universitas Harvard, Boston, Massachusetts, pada 27 Mei 2025. — (© AFP)

Dalam pernyataan publik, Trump menuduh Harvard sebagai sarang radikalisme dan anti-Semitisme. Ia juga menyindir program-program studi tertentu yang dianggap “tidak berguna” dalam ekonomi Amerika, termasuk program studi LGBTQ.

“Kami tidak butuh lebih banyak lulusan studi gender dari Harvard. Kami butuh teknisi listrik dan tukang ledeng,” kata Karoline Leavitt, juru bicara Gedung Putih di Fox News.

Kebijakan ini langsung memicu gelombang protes besar di kampus Harvard. Dalam aksi bertajuk Harvard Students for Freedom, ratusan mahasiswa — termasuk lulusan internasional — berkumpul menyerukan keadilan dan pencabutan kebijakan diskriminatif tersebut.

Mahasiswa Internasional Harvard Terancam: 27 Persen Bisa Dideportasi

Universitas Harvard menyatakan bahwa 27 persen dari total mahasiswa mereka adalah warga negara asing. Dengan pencabutan hak akreditasi sebagai sponsor visa, seluruh mahasiswa ini terancam kehilangan status hukum mereka di AS.

Seorang mahasiswa pascasarjana asal Inggris menyatakan, “Kebijakan ini membuat saya berpikir dua kali untuk melanjutkan PhD di sini. Enam tahun terlalu lama untuk hidup dalam ketidakpastian.”

Gugatan Hukum dan Perlawanan Alumni Harvard

Merespons situasi ini, Harvard telah mengajukan berbagai gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump, termasuk upaya membatalkan pemutusan kontrak dan pencabutan hak untuk merekrut mahasiswa asing. Para alumni pun bergerak. Kelompok Crimson Courage berencana mengajukan gugatan tambahan pada 9 Juni mendatang.

“Kasus ini begitu kuat hingga pengadilan tinggi kemungkinan besar akan membatalkan kebijakan Trump,” kata Profesor Ray Brescia dari Albany Law School.

Dampak Global: Apakah Amerika Masih Jadi Tujuan Favorit Mahasiswa Asing?

Dengan semakin banyaknya hambatan administratif dan retorika politik yang anti-imigran, para analis memperingatkan bahwa AS bisa kehilangan statusnya sebagai destinasi utama pendidikan internasional.

Pakar kebijakan pendidikan internasional menyebutkan bahwa negara-negara pesaing seperti Kanada, Inggris, dan Australia kemungkinan akan mendapat keuntungan dari eksodus pelajar asing dari Amerika.

❓ FAQ tentang Krisis Visa Pelajar AS dan Dampaknya terhadap Mahasiswa Internasional

1. Mengapa visa pelajar AS ditangguhkan?

Visa pelajar AS ditangguhkan atas perintah Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Trump untuk menekan arus mahasiswa asing ke universitas AS, khususnya setelah aksi protes terkait perang Gaza. Pemerintah menuduh beberapa mahasiswa asing mendukung kelompok militan dan ingin meningkatkan keamanan nasional.

2. Apa dampaknya bagi mahasiswa internasional di Harvard?

Mahasiswa internasional di Harvard, yang mencakup sekitar 27% dari total populasi mahasiswa, berisiko kehilangan status visa dan dideportasi. Harvard juga kehilangan akreditasi sebagai sponsor visa pelajar, sehingga tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing baru di bawah program F-1 atau J-1.

3. Apakah kebijakan ini berlaku untuk semua universitas di AS?

Untuk saat ini, Harvard adalah target utama kebijakan ini. Namun, jika kebijakan diperluas, universitas lain juga bisa terdampak. Semua kedutaan AS telah diperintahkan menunda pemrosesan visa pelajar dan pertukaran secara umum, jadi kemungkinan besar dampaknya bersifat nasional.

4. Apakah mahasiswa asing yang sudah berada di AS harus segera keluar?

Belum tentu. Mereka yang visanya dicabut memang berisiko dideportasi, tetapi ada proses hukum yang sedang berlangsung. Harvard juga tengah menggugat pemerintah AS untuk mempertahankan hak-hak mahasiswa internasionalnya.

5. Bisakah mahasiswa asing pindah ke universitas lain di AS?

Secara teknis bisa, jika universitas baru tersebut masih memiliki akreditasi dan dapat mensponsori visa F-1. Namun, karena penangguhan ini bersifat menyeluruh, banyak universitas juga mengalami pembatasan serupa. Proses transfer juga tidak menjamin visa tetap berlaku.

6. Apakah Harvard akan terus menerima mahasiswa internasional?

Untuk saat ini, Harvard tidak bisa menerima mahasiswa internasional baru karena pencabutan akreditasi sebagai sponsor visa pelajar. Namun, pihak universitas sedang melawan kebijakan ini di pengadilan dan berharap bisa segera memulihkan status tersebut.

7. Apa alasan pemerintah AS menyerang universitas seperti Harvard?

Pemerintah Trump menuduh Harvard menyebarkan nilai-nilai liberal, mendukung gerakan anti-Semit, dan mengabaikan “nilai-nilai Amerika.” Trump juga menyatakan dana publik lebih baik dialokasikan ke sekolah kejuruan yang fokus pada keterampilan teknis seperti listrik dan pertukangan.

8. Apakah tindakan pemerintah ini legal?

Tindakan ini sedang ditantang secara hukum. Banyak ahli hukum mengatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar hak-hak akademik dan kemungkinan besar akan dibatalkan oleh pengadilan.

9. Kapan keputusan pengadilan terkait visa ini diumumkan?

Sidang pengadilan awal dijadwalkan pada 29 Mei 2025, bertepatan dengan hari kelulusan mahasiswa Harvard. Keputusan awal diharapkan segera diumumkan setelah sidang tersebut.

10. Apakah kebijakan ini akan berdampak pada mahasiswa asing di masa depan?

Ya, kebijakan ini berpotensi mengurangi minat mahasiswa internasional untuk belajar di AS. Banyak calon mahasiswa kini mempertimbangkan negara lain seperti Kanada, Australia, dan Inggris sebagai alternatif yang lebih aman dan stabil.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL