...
Indonesia Updates
GarutBeritaJawa BaratNasional

Tragedi Ledakan Amunisi Garut: Warga Dibayar Rp150 Ribu untuk Bongkar Bahan Peledak Kedaluwarsa

×

Tragedi Ledakan Amunisi Garut: Warga Dibayar Rp150 Ribu untuk Bongkar Bahan Peledak Kedaluwarsa

Sebarkan artikel ini
Kerabat korban insiden ledakan amunisi Garut, Agus Setiawan (Beritasatu/Herlan Adiwisastra)
Kerabat korban insiden ledakan amunisi Garut, Agus Setiawan (Beritasatu/Herlan Adiwisastra)

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Tragedi ledakan amunisi di Kampung Cimerak, Desa Sagara, Kabupaten Garut, menguak praktik berbahaya yang selama ini luput dari sorotan. Sejumlah warga setempat mengaku telah lama dipekerjakan untuk membongkar amunisi kedaluwarsa dengan upah harian hanya Rp150.000.

Ledakan maut yang terjadi pada Senin (12/5/2025) ini menewaskan beberapa warga dan memicu penyelidikan serius dari pihak militer serta aparat penegak hukum. Kegiatan pembongkaran bahan peledak tersebut diduga kuat menjadi penyebab insiden.

“Kami jadi buruh, Pak. Buruh buka selongsong. Per hari dibayar Rp150.000,” ujar Agus Setiawan, kerabat korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu (14/5/2025).

Warga Bongkar Amunisi Tanpa Pengawasan

Aktivitas ini dilakukan secara manual oleh warga kampung, dengan risiko tinggi terhadap keselamatan. Mereka membuka selongsong peluru dan komponen logam dari amunisi kedaluwarsa yang dikirim untuk dimusnahkan. Ironisnya, pekerjaan ekstrem ini tidak dilengkapi pelatihan atau alat pelindung standar.

Menurut Agus, praktik tersebut bisa berlangsung selama belasan hari, tergantung jumlah amunisi yang datang. Warga bahkan mendapat tambahan penghasilan dari menjual sisa rongsokan logam ke pengepul.

“Kadang Rp50.000, kadang Rp100.000. Ada iya (pengepulnya),” ungkap Agus.

Tak hanya buruh biasa, beberapa tokoh masyarakat setempat disebut mendapat bayaran lebih besar, hingga Rp200.000 per hari, karena berperan sebagai pengatur alur kerja warga.

Minimnya Pengawasan: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak militer soal bagaimana amunisi kedaluwarsa tersebut bisa berakhir di tangan warga sipil. Investigasi masih dilakukan oleh TNI dan aparat kepolisian untuk mengungkap rantai distribusi dan standar pemusnahan limbah militer.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan bahan peledak di kawasan permukiman.

Masalah Struktural: Ekonomi Terdesak, Keamanan Dikorbankan

Kasus ledakan amunisi Garut ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pengawasan, tetapi juga memperlihatkan kondisi ekonomi yang mendesak warga melakukan pekerjaan ekstrem demi menyambung hidup.

Ketiadaan lapangan kerja yang layak membuat banyak warga desa rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk penghasilan harian yang sangat minim.

Kasus di Garut menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan limbah bahan peledak harus berada di bawah kontrol penuh institusi resmi, bukan diserahkan kepada warga sipil tanpa keahlian. Pemerintah dan militer perlu segera:


Pertanyaan Umum (FAQ) Tentang Ledakan Amunisi Garut dan Pembongkaran Amunisi Kedaluwarsa


❓ Apa yang sebenarnya terjadi di Garut pada 12 Mei 2025?

Terjadi ledakan amunisi kedaluwarsa di Kampung Cimerak, Desa Sagara, Garut. Insiden ini menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka, serta memicu penyelidikan oleh TNI dan kepolisian. Ledakan diduga berasal dari aktivitas warga yang membongkar amunisi secara manual.


❓ Siapa yang membongkar amunisi tersebut?

Sejumlah warga sipil setempat bekerja sebagai buruh pembongkar amunisi. Mereka membuka selongsong peluru dan bagian logam lainnya dari amunisi kedaluwarsa untuk dijual sebagai rongsokan. Aktivitas ini dilakukan tanpa pelatihan atau pengawasan resmi.


❓ Berapa upah yang diterima warga untuk pekerjaan ini?

Warga mengaku menerima Rp150.000 per hari sebagai buruh biasa. Beberapa tokoh masyarakat atau “sesepuh” yang mengatur kegiatan tersebut bisa mendapatkan Rp200.000 per hari. Mereka juga mendapat penghasilan tambahan dari menjual sisa logam ke pengepul.


❓ Apakah pekerjaan ini legal?

Belum ada kejelasan hukum tentang legalitas aktivitas tersebut. Namun, membongkar amunisi tanpa izin dan pelatihan resmi merupakan pelanggaran serius terhadap standar keselamatan dan hukum pengelolaan bahan berbahaya.


❓ Apa tindakan pemerintah dan militer sejauh ini?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menyelidiki kasus ini. Pihak militer juga tengah melakukan audit dan penyelidikan mendalam terhadap rantai distribusi dan prosedur pemusnahan amunisi kedaluwarsa.


❓ Apa bahaya membongkar amunisi kedaluwarsa?

Amunisi, meskipun sudah kedaluwarsa, tetap mengandung bahan peledak aktif. Tanpa prosedur dan alat keselamatan yang tepat, pembongkaran dapat menyebabkan ledakan fatal, keracunan bahan kimia, atau kebakaran.


❓ Apa yang bisa dilakukan masyarakat jika menemukan aktivitas serupa?

Masyarakat diimbau segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pembongkaran amunisi atau bahan peledak ke aparat desa, kepolisian, atau TNI terdekat. Hindari mendekati lokasi dan jangan ikut terlibat dalam kegiatan yang tidak aman tersebut.


IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL