Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tegas untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai bagian dari upaya memperbaiki nasib para pekerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dalam sambutannya di hadapan ribuan massa buruh, Prabowo mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari tokoh-tokoh penting, termasuk pimpinan serikat buruh dari berbagai sektor. Mereka akan bertugas memberi masukan kepada presiden terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap belum melindungi hak-hak buruh secara optimal.
“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh yang memenuhi lapangan Monas.
Dewan ini akan terdiri dari pimpinan tokoh buruh di Indonesia, mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang tidak melindungi buruh,” imbuhnya.
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung disambut hangat oleh ribuan buruh yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Prabowo tampak menyalami sejumlah perwakilan buruh sebelum naik ke atas panggung utama.
Turut hadir dalam peringatan Hari Buruh 2025 sejumlah tokoh nasional, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta politisi Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi dan menekan angka kemiskinan sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada kelas pekerja. Di sisi lain, sejumlah tuntutan juga disampaikan oleh berbagai organisasi buruh, termasuk revisi UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum, dan jaminan sosial yang lebih inklusif.
Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dinilai sebagai langkah awal menuju tata kelola ketenagakerjaan yang lebih adil dan partisipatif. Namun demikian, kalangan serikat buruh menilai bahwa janji ini harus dikawal agar tidak berhenti pada retorika semata.
Pertanyaan Umum (FAQ) Terkait pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto:
Apa itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional?
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah lembaga yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dibentuk dengan tujuan untuk mengkaji dan memberi masukan terkait kebijakan yang melibatkan buruh. Dewan ini akan berisi tokoh-tokoh buruh dan akan memberikan nasihat langsung kepada presiden mengenai undang-undang atau kebijakan yang tidak melindungi hak-hak buruh.
Siapa saja yang akan masuk dalam dewan ini?
Dewan ini akan terdiri dari pimpinan serikat buruh dan tokoh-tokoh buruh yang berpengalaman dan memahami masalah buruh di Indonesia. Mereka akan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan.
Apa tujuan pembentukan dewan ini?
Tujuan utama pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah untuk memperhatikan kesejahteraan buruh di Indonesia melalui kajian yang mendalam tentang kebijakan dan perundang-undangan yang ada. Dewan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang ada lebih berpihak pada kesejahteraan buruh.
Apakah dewan ini memiliki kekuatan hukum?
Saat ini, belum ada rincian resmi mengenai kekuatan hukum dewan ini. Namun, karena dewan ini dibentuk oleh presiden, besar kemungkinan dewan ini akan bekerja dengan dasar hukum yang kuat, seperti melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres).
Kapan Dewan ini mulai dibentuk?
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan segera dibentuk, namun belum ada tanggal pasti mengenai pembentukannya.
Apakah dewan ini menggantikan peran Kementerian Ketenagakerjaan?
Tidak, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional tidak menggantikan peran Kementerian Ketenagakerjaan. Dewan ini lebih berfungsi sebagai lembaga advisory yang memberi nasihat kepada pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan. Fungsi teknis dan administratif tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan.
Apa dampak langsung bagi buruh dari pembentukan dewan ini?
Jika berjalan dengan baik, dewan ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Dewan ini juga diharapkan dapat membantu mendorong perubahan atau revisi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh dan memberikan pengawasan terhadap perlindungan hak buruh.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
