INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kericuhan yang terjadi dalam gelaran Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” pada Selasa (27/5/2025) menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi. Ia menilai insiden tersebut mencerminkan betapa sulitnya situasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di wilayah industri seperti Bekasi.

Job fair yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Bekasi itu dihadiri lebih dari 25.000 pencari kerja. Kericuhan terjadi akibat membludaknya peserta yang berebut memindai kode QR berisi daftar lowongan kerja dari berbagai perusahaan. Akibatnya, sejumlah peserta pingsan karena berdesakan dan tidak adanya pengaturan alur masuk yang memadai.

Kurangnya Antisipasi dan Perencanaan

Nurhadi menyayangkan kurangnya antisipasi dan manajemen acara dari penyelenggara. Menurutnya, kegiatan sebesar ini seharusnya memiliki standar minimum dalam hal distribusi informasi digital, pengaturan arus peserta, dan pemecahan lokasi agar tidak terjadi penumpukan.

“Apalagi di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti sekarang, pemerintah daerah seharusnya bisa lebih peka dan profesional dalam penyelenggaraan kegiatan yang sangat vital seperti ini,” ujar Nurhadi, Senin (2/6/2025).

Ia menekankan bahwa job fair seharusnya tidak menjadi ajang seremonial tahunan semata, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Industri Diminta Tak Lepas Tangan

Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi menyoroti minimnya kontribusi kawasan industri di Bekasi dalam menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut telah menikmati banyak kemudahan dari pemerintah daerah, sehingga sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat sekitar.

“Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” tegasnya.

Solusi: Desentralisasi dan Digitalisasi Job Fair

Sebagai solusi jangka pendek, Nurhadi mengusulkan agar pelaksanaan job fair ke depan dilakukan secara terdesentralisasi, tidak terpusat di satu titik. Ia menyarankan agar penyelenggaraan dilakukan di tingkat kecamatan atau zona industri untuk menghindari kerumunan besar.

Selain itu, ia mendorong pemerintah memperkuat platform digital sebagai alternatif pencarian kerja.

“Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” pungkasnya.

Kericuhan di job fair Bekasi menjadi pengingat pentingnya perencanaan matang dan peran aktif semua pihak—pemerintah, industri, dan masyarakat—dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan berkeadilan.