Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Picu 17 Kasus Keracunan di 10 Provinsi, Ini Temuan dan Solusinya

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya pemerintah meningkatkan gizi pelajar, kini menghadapi sorotan tajam. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan terkait program ini, tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

Keracunan MBG: Gejala dan Wilayah Terdampak

Kasus keracunan MBG ditemukan di berbagai daerah, seperti Bogor, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Bombana, Karanganyar, Sukoharjo, Sumba Timur, dan Jayapura. Korban mayoritas adalah pelajar sekolah dasar dan menengah.

Gejala yang dialami korban beragam, mulai dari:

• Mual dan muntah

• Pusing dan diare

• Tubuh membiru dalam kasus berat

Di beberapa wilayah seperti Cianjur dan Jayapura, pemerintah bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Di Tasikmalaya, 25 siswa harus dirawat di fasilitas kesehatan. Di Jayapura, dapur MBG dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar sanitasi.

Tiga Penyebab Keracunan Menurut BPOM

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam rapat bersama DPR mengungkapkan tiga penyebab utama keracunan makanan MBG:

1. Kontaminasi Bahan Makanan
   Kontaminasi terjadi sejak awal, dari bahan mentah yang tidak bersih hingga dapur pengolah yang tidak higienis.

2. Pertumbuhan Bakteri Akibat Distribusi Tak Sesuai Standar
   Makanan sering dimasak terburu-buru agar cepat dikirim, tanpa mempertimbangkan suhu aman dan waktu penyajian. Ini membuka celah pertumbuhan bakteri.

3. Kegagalan Pengendalian Keamanan Pangan
   Banyak dapur penyedia MBG belum menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). BPOM juga mencatat ketidaksesuaian parameter uji dan lemahnya sistem penjaminan mutu.

BPOM Baru Dilibatkan Setelah KLB

Masalah sistemik lain yang muncul adalah minimnya keterlibatan BPOM dalam pengawasan preventif. Taruna menyebutkan, BPOM baru diminta turun tangan setelah terjadi KLB. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan BPOM sejak tahap perencanaan dan produksi makanan.

“Kami ingin diajak sejak awal, bukan setelah ada korban,” ujar Taruna dalam rapat di DPR, Jumat (16/5/2025).

Ia juga meminta DPR memfasilitasi sinergi antara BPOM dan BGN untuk mencegah kasus serupa terulang.

Dampak Sosial dan Tuntutan Evaluasi Menyeluruh

Meski BGN bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban, pencegahan lebih penting dari penanggulangan. Ratusan siswa telah menjadi korban, dan jika evaluasi tidak dilakukan, risiko ini bisa terus terjadi seiring ekspansi program MBG ke seluruh Indonesia.

Rekomendasi Perbaikan Program MBG

Agar program MBG benar-benar menjadi solusi perbaikan gizi, bukan ancaman kesehatan, berikut rekomendasi yang harus segera diterapkan:

• Audit total dapur penyedia MBG

• Pelibatan BPOM sejak awal dalam pengawasan mutu makanan

• Penerapan CPPOB wajib bagi semua penyedia

• Pelatihan sanitasi dan manajemen risiko di daerah

• Evaluasi sistem tender penyedia MBG agar hanya vendor bersertifikasi yang lolos

• Sistem deteksi dini dan transparansi data epidemiologi antar lembaga

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya merupakan kebijakan mulia. Namun tanpa pengawasan ketat, program ini bisa menjadi bumerang. Keterlibatan aktif BPOM, evaluasi total dapur, dan penguatan sinergi lintas lembaga mutlak diperlukan untuk menjaga masa depan anak-anak Indonesia tetap sehat dan aman.

---

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL

---