Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah. Program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan anak-anak sekolah ini, menurut ICW, kini terjerat berbagai masalah yang dapat merugikan negara.
ICW mengungkapkan adanya sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan korupsi hingga buruknya kualitas layanan. Program ini, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo sejak masa kampanye, kini dinilai telah menyimpang jauh dari tujuan awalnya.
Komisi IX DPR: “Masalahnya Bukan pada Programnya, Tapi pada Pengawasan”
Menyikapi desakan ICW, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai bahwa MBG tidak perlu dihentikan. Menurutnya, masalah yang ada harus diselesaikan dengan memperketat pengawasan, bukan dengan membubarkan program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
“Kalau dihentikan, saya tidak setuju, karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo,” kata Yahya, Jumat (25/4/2025).
Yahya menjelaskan, kasus keracunan yang melibatkan MBG hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan operasional program ini. Ia mencontohkan, keracunan yang terjadi hanya 0,5% atau 6 kasus dari lebih 1000 dapur yang beroperasi.
“Solusinya adalah memperketat pengawasan, tingkatkan pengawasan, dan pastikan juru masak dilatih dengan baik,” ujar Yahya.
Masalah Utama dalam Pelaksanaan Program MBG
ICW mencatat setidaknya empat masalah utama yang mengancam keberlanjutan MBG:
-
Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran ICW menemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran, termasuk kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana mitra dapur mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar. Selain itu, ada dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN yang mengindikasikan lemahnya pengawasan.
-
Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan Penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. ICW menilai, model penyaluran anggaran yang melibatkan pihak ketiga ini membuka peluang untuk korupsi.
-
Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk Selain masalah anggaran, kualitas makanan yang disalurkan melalui MBG juga mendapat sorotan. ICW mengungkapkan adanya ketimpangan dalam alat makan antar sekolah dan temuan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti telur rebus yang sudah tidak segar.
-
Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah ICW juga menemukan adanya masalah dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dengan laporan mengenai nama peserta yang hilang setelah dinyatakan lulus, serta indikasi adanya intervensi militer dalam pelaksanaan program.
ICW: Presiden Harus Segera Ambil Tindakan Tegas
Berdasarkan temuan-temuan ini, ICW menilai bahwa program MBG telah menyimpang jauh dari tujuan mulianya, yaitu meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia. ICW mendesak Presiden Prabowo untuk segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini,” tegas ICW.
Pertanyaan Umum (FAQ) – Desakan ICW untuk Hentikan Program MBG
1. Apa yang diminta oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait program MBG?
ICW mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena berbagai masalah yang ditemukan dalam implementasinya, termasuk dugaan korupsi, penyimpangan anggaran, dan kualitas makanan yang buruk.
2. Apa alasan ICW meminta penghentian program MBG?
ICW mencatat adanya empat masalah utama dalam pelaksanaan MBG, yaitu dugaan kecurangan pengelolaan anggaran, penyaluran anggaran yang tidak sesuai aturan, ketimpangan dan kualitas makanan yang buruk, serta masalah dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
3. Bagaimana tanggapan Komisi IX DPR terhadap desakan ICW?
Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyatakan bahwa program MBG tidak perlu dihentikan. Ia berpendapat bahwa masalah yang ada dapat diselesaikan dengan memperketat pengawasan, bukan dengan membubarkan program tersebut, mengingat MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo.
4. Berapa banyak kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG?
Menurut Yahya Zaini, kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG hanya mencakup 0,5% atau sekitar 6 kasus dari lebih 1.000 dapur yang beroperasi, sehingga tidak seharusnya menghentikan program tersebut secara keseluruhan.
5. Apa solusi yang diajukan oleh Komisi IX terkait masalah dalam MBG?
Yahya Zaini menyarankan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan pelatihan bagi juru masak sebelum mereka bertugas dalam program MBG.
6. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo terkait masalah MBG?
ICW mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas, yaitu menghentikan pelaksanaan program MBG yang penuh masalah dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
