INDONESIAUPDTES.COM, NASIONAL – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menanggapi santai desakan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Menurut Muzani, belum ada pembahasan resmi terkait isu tersebut.
“Saya belum membaca itu (desakan ganti Wapres Gibran), belum mempelajari dan baru mendengar juga sekilas,” ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Muzani menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan presiden dan wakil presiden yang sah hasil Pemilihan Presiden 2024. Penetapan tersebut, kata dia, telah dilakukan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” tegasnya.
Pelantikan Prabowo-Gibran untuk masa jabatan 2024–2029 telah dilakukan oleh MPR pada 20 Oktober 2024 lalu dan dihadiri oleh puluhan kepala negara serta kepala pemerintahan negara sahabat. Muzani pun enggan berspekulasi lebih jauh apakah desakan tersebut dapat mengganggu soliditas pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi isu tersebut melalui penasihat khusus bidang politik dan keamanan, Wiranto. Menurut Wiranto, Prabowo meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam polemik desakan pergantian wapres yang dinilai hanya akan menimbulkan kegaduhan.
“Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Kamis (24/4).
Wiranto menekankan pentingnya stabilitas dan ketenteraman di tengah berbagai persoalan bangsa yang tengah dihadapi. Ia juga memastikan akan memberikan penjelasan resmi terkait tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.
“Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” tambah mantan Menko Polhukam itu.
Sementara itu, sejumlah elite politik dari partai-partai besar seperti Golkar juga menyuarakan penolakan terhadap desakan tersebut, dengan menyebut tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan wapres yang telah sah dilantik.
Pertanyaan Umum(FAQ): Desakan Ganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
1. Siapa yang mengusulkan pergantian Wapres Gibran?
Desakan pergantian Wapres Gibran disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI, meskipun belum ada kejelasan resmi tentang dasar hukum atau proses politik yang mereka ajukan.
2. Apa tanggapan Ketua MPR Ahmad Muzani?
Ahmad Muzani menyatakan belum membaca atau mempelajari desakan tersebut secara resmi. Ia menegaskan bahwa Prabowo dan Gibran adalah pasangan presiden-wakil presiden sah hasil Pilpres 2024 yang telah dilantik oleh MPR.
3. Kapan Prabowo dan Gibran dilantik?
Pasangan Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 oleh MPR untuk masa jabatan 2024–2029.
4. Apa sikap Presiden Prabowo soal isu ini?
Presiden Prabowo meminta masyarakat tidak berpolemik dan menjaga keharmonisan nasional. Ia mengimbau agar isu ini tidak menjadi sumber kegaduhan politik.
5. Apa komentar Wiranto sebagai penasihat politik dan keamanan presiden?
Wiranto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin menjaga stabilitas dan kebersamaan bangsa. Ia juga berencana memberi penjelasan resmi terkait desakan tersebut.
6. Apakah ada dasar hukum untuk mengganti wapres yang sudah dilantik?
Menurut sejumlah tokoh politik, termasuk dari Partai Golkar, tidak ada dasar konstitusional untuk mengganti wapres secara sepihak tanpa pelanggaran hukum berat atau mekanisme resmi yang diatur dalam UUD 1945.
7. Apakah desakan ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan?
Hingga saat ini belum ada indikasi gangguan serius, namun isu ini berpotensi menciptakan kegaduhan politik jika tidak disikapi secara hati-hati.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL