INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa kembali menuai kritik. Kali ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pendidikan tersebut.

DPR Pertanyakan Koordinasi dengan Kemendikdasmen

Dalam pernyataannya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa DPR akan meminta klarifikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait komunikasi dengan Pemprov Jabar mengenai kebijakan larangan PR tersebut.

“Kami tentu akan pertanyakan ke Kemendikdasmen, sejauh mana koordinasinya dengan Pemprov Jabar,” ujar Lalu saat dihubungi pada Jumat (6/6/2025).

Pentingnya Sinergi Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah

Lalu Hadrian Irfani juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pendidikan. Ia menyayangkan apabila kebijakan strategis seperti pelarangan PR di Jawa Barat diambil secara sepihak tanpa kajian yang komprehensif dan komunikasi intensif dengan kementerian terkait.

“Harus ada komunikasi agar program pemerintah pusat sejalan dengan daerah. Program pendidikan nasional harus merata dan tidak tumpang tindih,” tambahnya.

Minim Kajian, Dampak Bisa Ganggu Disiplin Belajar

Politisi PKB itu juga menggarisbawahi bahwa meskipun tujuan kebijakan adalah untuk mengurangi beban siswa, namun tanpa adanya pengganti yang efektif, larangan PR justru bisa merusak pola disiplin belajar anak.

“Kebijakan ini memang bisa mengurangi stres siswa, tetapi jika tidak digantikan dengan metode pembelajaran lain yang tepat, bisa berdampak buruk pada kedisiplinan belajar,” tegasnya.

Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi Jadi Sorotan Nasional

Selain larangan PR, Dedi Mulyadi sebelumnya juga mengeluarkan kebijakan kontroversial lain, seperti aturan masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

“Tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang adaptif, kebijakan seperti ini bisa memunculkan masalah baru,” pungkas Lalu.

Kontroversi kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi menandai pentingnya kolaborasi antarpemerintah dalam menyusun aturan pendidikan. DPR meminta agar kebijakan yang berdampak luas terhadap siswa tidak diambil sepihak tanpa riset, uji coba, dan komunikasi lintas instansi.