...
BekasiAdvertorialBeritaJawa BaratNasional

Tingkat Pengangguran Tinggi, DPRD Bekasi Peringatkan Bahaya TPPO

×

Tingkat Pengangguran Tinggi, DPRD Bekasi Peringatkan Bahaya TPPO

Bagikan Berita Ini
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman. (IST)
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman. (IST)

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kota Bekasi saat ini menghadapi masalah serius terkait angka pengangguran yang terus meningkat, dengan lebih dari 200.000 warganya tercatat menganggur. Angka tersebut menjadi sorotan banyak pihak, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, yang menekankan pentingnya penanganan masalah pengangguran untuk mencegah fenomena tersebut.

Menurut Wildan, tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya TPPO. “Fenomena TPPO ini menjadi penambah deretan kompleksitas masalah tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi,” ujar Wildan dalam keterangan resminya. Ia mengungkapkan, salah satu penyebab utama maraknya kasus perdagangan orang adalah kurangnya peluang kerja yang memadai di daerah ini.

Wildan menambahkan, jika lapangan pekerjaan di Kota Bekasi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kasus TPPO bisa ditekan. “Masalah seperti TPPO ini tidak lagi terjadi karena tidak mungkin orang sampai harus ke luar negeri apalagi dengan risiko yang sebesar itu kalau mereka di daerah tempatnya sudah ada pekerjaan,” jelasnya.

Saat ini, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, jumlah pengangguran di kota ini diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 orang. Wildan menegaskan bahwa angka pengangguran ini terus meningkat, yang menambah keprihatinan akan dampak sosial lainnya, termasuk meningkatnya kerentanannya terhadap eksploitasi.

Urgensi Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Wildan mengimbau agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera mencari alternatif untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang masih menganggur. “Kami mengimbau Pemkot Bekasi mencari alternatif lapangan pekerjaan untuk masyarakat kota Bekasi yang masih menganggur,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemkot Bekasi diminta untuk lebih intensif merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat menciptakan iklim kerja yang sehat dan mendukung sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Mulai dari sektor industri, perdagangan, hingga pariwisata, semua berpotensi besar untuk membantu mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini secara holistik, agar dampak negatif seperti TPPO dapat diminimalisir, dan setiap warga Kota Bekasi memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Dengan solusi yang tepat dan upaya yang maksimal, diharapkan Kota Bekasi dapat mengurangi angka pengangguran dan mencegah permasalahan sosial yang lebih besar di masa depan.