INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah menuai sorotan tajam usai kembali menimbulkan korban. Sebanyak 220 siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari program tersebut.

Insiden ini menambah daftar panjang kasus serupa sejak MBG diluncurkan enam bulan lalu. Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas program unggulan ini, terlebih dengan anggaran negara yang sangat besar telah digelontorkan.

Charles Honoris: Ini Bukan Soal Statistik, Tapi Soal Nyawa Anak Bangsa

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengecam keras peristiwa ini dan menyebutnya sebagai bentuk kelalaian sistemik, baik dari penyedia layanan maupun pengawas program.

“Seakan keracunan demi keracunan yang telah banyak memakan korban tidak memberi pelajaran berarti untuk terus berbenah diri,” tegas Charles dalam pernyataannya, Minggu (27/7/2025).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, kasus keracunan MBG tak bisa dianggap sebagai “error statistik” yang wajar terjadi dalam program besar. Baginya, ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

“Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa.”

BGN Diminta Bertindak Tegas, Cabut Izin Pihak Lalai

Charles mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, lembaga pelaksana MBG tersebut harus segera mencabut izin dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam penyediaan makanan.

“Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi!” seru Charles.

Dia juga mengingatkan bahwa semangat di balik MBG seharusnya tidak hanya soal kuantitas penerima, tetapi kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.

“Buat apa menjangkau sebanyak-banyaknya, kalau yang diberikan tidak layak konsumsi, bahkan membahayakan?” katanya tajam.

DPR: BPOM Harus Aktif Awasi MBG

Dalam rapat sebelumnya, Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM sepakat bahwa BPOM harus terlibat aktif dalam pengawasan makanan MBG. Namun, Charles menyayangkan bahwa komitmen itu belum tampak nyata di lapangan.

“Kesimpulan rapat dalam komisi DPR itu dokumen resmi, dan keputusannya mengikat. Bukan sekadar formalitas,” ujar Charles.

Ia pun mendorong agar pengawasan kualitas makanan MBG diperkuat di semua daerah, khususnya di wilayah yang minim infrastruktur dan pengawasan.

BGN Klaim Sudah Jangkau 6,2 Juta Penerima Manfaat

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, hingga 14 Juli 2025, MBG telah menjangkau 6,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat usai sempat melambat karena libur sekolah.

“Kemarin sudah 6 juta, dan hari ini sudah bertambah 200.000. Artinya hari ini sudah 6,2 juta,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (21/7/2025).

Meski baru mencakup sekitar 7 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta orang, Dadan menilai pencapaian ini cukup signifikan. Ia bahkan menyebut skalanya setara dengan memberi makan seluruh populasi aktif Singapura.

“Kalau ini di Singapura, 6,2 juta itu sudah mencakup semua penduduk aktif di sana,” ucap Dadan.

Ia berharap capaian ini menjadi pijakan kuat untuk memperluas jangkauan MBG di semester kedua tahun 2025.