INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Aksi demo besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur terus bergulir dan menjadi pembicaraan publik. Gelombang protes itu dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, yang dinilai memberatkan warga.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Satria Unggul Wicaksana, menilai kasus ini adalah “peringatan keras” bagi semua pejabat publik. Menurutnya, setiap kebijakan harus mendengar aspirasi rakyat dan disampaikan dengan komunikasi politik yang tepat.

“Suara masyarakat adalah kunci. Dalam demokrasi, aspirasi warga harus jadi pertimbangan utama. Jika kebijakan disampaikan dengan nada menantang atau menakutkan, itu akan memicu kemarahan publik,” ujar Satria, Rabu (13/8/2025).

Kebijakan Pajak Naik 250% Picu Gejolak

Satria menilai, bukan hanya besarnya kenaikan PBB yang menjadi masalah, tetapi cara penyampaiannya yang memicu konflik. Larangan aksi demo dan pernyataan menantang dari Bupati Sadewo justru memperkeruh suasana.

“Ketika kepala daerah bertindak sewenang-wenang dan merasa tak bisa dikritik, itu awal dari masalah besar. Pati menjadi contoh nyata pentingnya pejabat berhati-hati dalam berbicara dan bertindak,” tegasnya.

Pesan untuk Aparat Penegak Hukum

Selain mengkritisi kebijakan Bupati Pati, Satria juga mengingatkan aparat penegak hukum agar menghindari pendekatan represif.

“Semoga penegak hukum, kepolisian, dan militer tidak menggunakan kekerasan dalam penindakan,” ujarnya.

Gelombang Protes dan Isu Pemakzulan

Demo Bupati Pati ini tak hanya dilakukan oleh warga di lapangan, tapi juga direspons DPRD Kabupaten Pati yang mulai menggulirkan proses pemakzulan terhadap Bupati Sadewo. Situasi politik di Pati pun semakin memanas.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik, terutama yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti pajak, harus disusun dengan transparansi, musyawarah, dan komunikasi yang baik.