Indonesia Updates
JakartaBeritaNasional

Pemerintah Didesak Antisipasi Dampak PHK Massal PT Sritex

×

Pemerintah Didesak Antisipasi Dampak PHK Massal PT Sritex

Sebarkan artikel ini
Image Credit Rizka Ardina/Beritasatu - Ribuan karyawan Sritex resmi di PHK.
Image Credit Rizka Ardina/Beritasatu - Ribuan karyawan Sritex resmi di PHK.

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Pemerintah diminta untuk mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi penutupan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex (SRIL). Langkah konkret diharapkan dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi bagi ribuan karyawan yang terdampak.

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa karyawan kembali menjadi pihak yang dirugikan dalam situasi ini, meskipun mereka telah bekerja secara profesional dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku.

“Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban. Padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Saleh kepada wartawan pada Jumat (28/2/2025).

Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Saleh berharap pemerintah dapat segera mencari solusi terbaik bagi karyawan yang terkena PHK massal. Dalam rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian Perindustrian terkait hasil kunjungan spesifik (kunspek) ke PT Sritex, Menteri Perindustrian sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah memiliki skema penanganan bagi perusahaan tersebut dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang tersedia.

BACA :   Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Saat Ramadan, BPOM Terlibat Pengawasan Keamanan Pangan

“Sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian turun tangan. Keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan sangat dibutuhkan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak Agus Gumiwang Kartasasmita pasti memiliki jalan dan solusi,” ungkap Saleh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN.

Kesulitan Mencari Pekerjaan Baru

Di tengah ketidakpastian ekonomi, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah, terutama bagi lebih dari 8.000 karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan PT Sritex. Saleh menegaskan bahwa pemerintah harus proaktif dalam memberikan bantuan dan solusi bagi para pekerja terdampak.

“Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu. Karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu,” katanya.

Menurutnya, mayoritas karyawan PT Sritex berasal dari kalangan menengah yang fokus mencari nafkah untuk keluarga mereka.

“Mereka masyarakat kelas menengah dan tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga, dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia,” pungkasnya.

Hingga saat ini, pemerintah masih diminta memberikan kepastian atas langkah-langkah yang akan diambil guna mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari PHK massal ini.


Pertanyaan Umum (FAQ): Pertanyaan yang Sering Diajukan


1. Mengapa PT Sritex melakukan PHK massal?
PT Sritex mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan penutupan sebagian atau seluruh operasionalnya, sehingga mengakibatkan PHK massal.

BACA :   Pelaku Mutilasi Ngawi Ditangkap, Keluarga Serahkan Kasus ke Polisi

2. Berapa jumlah karyawan yang terdampak PHK?
Diperkirakan lebih dari 8.000 karyawan terkena PHK akibat penutupan PT Sritex.

3. Apakah pemerintah memiliki solusi bagi para karyawan yang terkena PHK?
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyatakan memiliki skema penanganan untuk perusahaan ini, namun kepastian langkah konkret masih dinantikan.

4. Apa langkah yang diminta DPR kepada pemerintah?
DPR meminta pemerintah untuk segera turun tangan dengan kebijakan afirmatif dan solusi nyata guna membantu para karyawan terdampak.

5. Bagaimana kondisi para eks karyawan PT Sritex saat ini?
Sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

6. Apakah ada peluang bagi karyawan untuk mendapatkan pekerjaan baru?
Mencari pekerjaan baru di tengah situasi ekonomi yang sulit bukanlah hal mudah, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan dan program pelatihan.


IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL