Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Pacul menilai, Fadli perlu merujuk pada pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, yang saat itu menjabat secara sah ketika tragedi terjadi.
“Kalau terkait dengan, mohon maaf, tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca (pernyataan) Pak Habibie. Waktu itu beliau de jure presiden, statement-nya apa? Silakan dibaca,” ujar Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Menurut Pacul, sejarah tak bisa dilepaskan dari subjektivitas penulis. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Fadli Zon tidak merasa paling benar dalam menafsirkan sejarah nasional.
“Kalau cuma ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya. Simpel aja. Jangan sok benar sendiri,” katanya.
Politikus senior PDIP itu juga menyoroti pentingnya kepekaan dalam membicarakan isu sensitif seperti tragedi Mei 1998. Ia menyebut dalam budaya timur, logika harus berjalan beriringan dengan rasa dan empati, terlebih ketika menyangkut luka sejarah bangsa.
Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan massal pada 1998 belum terbukti secara hukum dan banyak bersumber dari rumor. Namun dalam klarifikasinya, Fadli membantah menyangkali adanya kekerasan seksual. Ia menegaskan bahwa pernyataannya bertujuan agar sejarah ditulis dengan hati-hati, berdasarkan bukti yang kuat dan dapat diuji secara hukum maupun akademik.
Fadli juga mempertanyakan penggunaan istilah “massal” karena dinilai belum memiliki data konklusif, termasuk dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pascareformasi.
Polemik ini memicu reaksi publik dan kalangan legislatif. Bahkan DPR disebut akan memanggil Fadli Zon untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung korban dan keluarga korban kerusuhan 1998.
