Langsung ke konten 
Pertanyaan Umum (FAQ) – Polemik Pernyataan Fadli Zon soal Tragedi Mei 1998
1. Apa yang dikatakan Fadli Zon tentang tragedi Mei 1998?
Fadli Zon menyebut bahwa kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 belum terbukti secara hukum dan sebagian besar hanya bersumber dari rumor. Ia menyatakan bahwa istilah “massal” masih diperdebatkan karena tidak ada data yang final dan konklusif, termasuk dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
2. Apakah Fadli Zon menyangkali adanya kekerasan seksual dalam tragedi tersebut?
Fadli membantah menyangkali adanya kekerasan seksual. Ia menyatakan bahwa klarifikasinya bertujuan agar sejarah ditulis secara hati-hati, berdasarkan bukti yang akurat dan teruji secara hukum serta akademik.
3. Bagaimana tanggapan Bambang Pacul terhadap pernyataan Fadli Zon?
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, meminta Fadli Zon membaca ulang pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, yang menjabat saat tragedi terjadi. Pacul juga mengingatkan agar Fadli tidak merasa paling benar dalam menafsirkan sejarah.
4. Apa alasan Bambang Pacul menyebut Fadli perlu mengedepankan empati?
Pacul menekankan bahwa dalam budaya timur, logika harus disertai rasa dan empati, terlebih saat membahas peristiwa kelam seperti kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan 1998.
5. Apakah DPR akan mengambil tindakan terhadap Fadli Zon?
DPR melalui beberapa anggotanya menyatakan kemungkinan akan memanggil Fadli Zon untuk meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai pernyataannya yang dianggap kontroversial dan menyentuh luka sejarah bangsa.
6. Apa itu TGPF dan apa temuan mereka?
TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dibentuk oleh pemerintah pasca-kerusuhan Mei 1998 untuk menyelidiki pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap etnis Tionghoa dan kekerasan seksual. Namun, laporan mereka dianggap belum menyimpulkan data yang sepenuhnya final dan belum ditindaklanjuti secara hukum secara tuntas.
7. Mengapa isu ini kembali memanas pada 2025?
Isu ini kembali mencuat setelah Fadli Zon, yang kini menjabat Menteri Kebudayaan, memberikan pernyataan publik mengenai ketidakjelasan bukti hukum terkait pemerkosaan massal 1998, yang memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk legislator dan aktivis HAM.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
