Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi meluncurkan sistem transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, Selasa (3/6/2025), di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Kabupaten Karawang.
Peluncuran ini menjadi langkah besar dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih digital, transparan, dan akuntabel.
“Sistem Pengelolaan Keuangan Desa hari ini resmi menjadi sistem berbasis digital atau e-Budgeting,” ujar Dedi, yang akrab disapa KDM.
Transparansi Lewat Digitalisasi
Melalui sistem ini, seluruh alur transaksi keuangan desa akan dilakukan secara digital. Mulai dari penerimaan dana hingga proses belanja desa akan dicatat secara rinci dan dapat diawasi secara real-time.
“Uang masuk melalui transfer digital, lalu belanja dan semua rincian pengeluaran dibayarkan lewat sistem digital,” kata KDM.
Ia menegaskan bahwa sistem digital memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan karena semua data terekam dan sulit dimanipulasi.
Dorong Demokrasi Digital lewat E-Voting
Tak hanya sistem keuangan, desa-desa di Jabar juga diarahkan untuk menerapkan sistem e-Voting dalam pemilihan kepala desa. Langkah ini dinilai mampu mendorong partisipasi warga serta menekan biaya penyelenggaraan pemilihan.
“Dua kerangka kerja ini—e-Budgeting dan e-Voting—merupakan bagian penting dalam memperkuat layanan publik dan demokrasi di desa,” jelas KDM.
Efisiensi dan Akuntabilitas Layanan Desa
Dengan implementasi sistem digital ini, Gubernur Jabar berharap pelayanan publik di desa dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Selain itu, masyarakat juga semakin percaya terhadap sistem pemerintahan desa karena prosesnya terbuka.
“Semoga ini menjadi semangat baru bagi seluruh warga desa di seluruh Provinsi Jabar,” pungkasnya.
