...
BekasiAdvertorialBeritaJawa BaratNasional

DPRD Kota Bekasi Desak Penertiban Bangunan Liar di Atas Saluran Air Demi Cegah Banjir

×

DPRD Kota Bekasi Desak Penertiban Bangunan Liar di Atas Saluran Air Demi Cegah Banjir

Bagikan Berita Ini
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mengatakan bahwa keberadaan bangunan liar yang menutup aliran air menjadi salah satu penyebab utama genangan dan banjir di sejumlah titik.(IST)
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mengatakan bahwa keberadaan bangunan liar yang menutup aliran air menjadi salah satu penyebab utama genangan dan banjir di sejumlah titik.(IST)

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Masalah banjir masih menjadi persoalan krusial di Kota Bekasi, terutama saat musim hujan tiba. Untuk menekan risiko banjir, DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah kota agar lebih serius dalam menertibkan bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas saluran air.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mengatakan bahwa keberadaan bangunan liar yang menutup aliran air menjadi salah satu penyebab utama genangan dan banjir di sejumlah titik. Ia menilai penanganan banjir tidak akan efektif jika hanya menyalahkan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sementara saluran air tidak mendapatkan perhatian serius.

“Di daerah pemilihan saya, masih banyak bangunan yang menutup atau menghalangi aliran air. Jangan hanya salahkan masyarakat karena buang sampah, padahal akar masalahnya juga karena saluran air tersumbat dan tidak ada lahan hijau,” kata Gilang, Senin (22/4/2025).

Ia juga menyebutkan secara spesifik bangunan milik perusahaan transportasi Blue Bird yang menutup saluran air di wilayah dapilnya. Menurutnya, hal ini sudah ia sampaikan secara langsung kepada dinas terkait dan juga kepada Wali Kota Bekasi.

“Sudah saya komunikasikan ke dinas terkait dan ke Wali Kota langsung. Bangunan seperti ini harus ditindak tegas karena mengganggu aliran air,” tegasnya.

Selain pembongkaran bangunan liar, Gilang juga menyoroti pentingnya pembangunan polder air sebagai salah satu solusi pengendalian banjir, terutama untuk menghadapi banjir kiriman dari daerah lain.

“Polder air sangat dibutuhkan. Banyak usulan dari warga untuk membangun polder, tapi belum diprioritaskan. Padahal ini sangat penting untuk menampung kelebihan air saat hujan deras,” tambahnya.

Ia pun mendesak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk melakukan introspeksi dan lebih memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada penanganan banjir.

DPRD berharap, dengan tindakan tegas terhadap bangunan ilegal dan pembangunan infrastruktur penunjang seperti polder serta normalisasi saluran air, Kota Bekasi dapat mengurangi risiko banjir dan melindungi warga dari kerugian yang terus berulang setiap musim hujan.