Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Selebritas sekaligus Anggota DPR RI, Banyu Biru, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Intellectual Property Financing (IP Financing) yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan aset kekayaan intelektual.
Dalam rapat kerja DPR bersama Menparekraf Teuku Riefky pada Senin (19/5/2025), Banyu menilai bahwa IP Financing merupakan terobosan penting, terutama karena sudah melibatkan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk memperkuat aspek penilaian aset kreatif.
“IP Financing ini menurut saya sudah sangat bagus terobosannya, apalagi sudah ada duduk bersama dengan MAPPI,” ujar Banyu di Gedung DPR.
Perlu Kolaborasi Himbara dan BRIN
Lebih lanjut, politisi dari Dapil Jawa Timur VIII itu menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenparekraf, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan BRIN untuk menyusun parameter penilaian kekayaan intelektual yang dapat diadopsi perbankan.
“Valuasi aset dalam bentuk karya harus memiliki parameter yang jelas. Kalau tidak ada kesepakatan kolektif, bisa-bisa jadi omong kosong,” tegasnya.
Mojokerto dan Potensi Ekraf Daerah
Banyu Biru juga menyoroti daerah seperti Mojokerto yang memiliki situs sejarah seperti Triwulan, yang menurutnya bisa dikembangkan menjadi aset budaya global jika didukung oleh sistem pembiayaan berbasis IP.
“Kalau ekosistemnya diperbaiki, Triwulan bisa jadi kekuatan sejarah dan budaya yang dijual ke mancanegara,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membuka jalur ekonomi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
✅ Pertanyaan Umum (FAQ) – IP Financing dan Dukungan DPR
1. Apa itu IP Financing?
IP Financing adalah skema pembiayaan yang memungkinkan pelaku industri kreatif menggunakan kekayaan intelektual (seperti hak cipta, merek dagang, paten) sebagai jaminan kredit atau pembiayaan.
2. Mengapa Banyu Biru mendukung kebijakan ini?
Karena ia melihat IP Financing sebagai solusi akses modal yang relevan dan strategis untuk sektor kreatif yang selama ini kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
3. Apa tantangan utama penerapan IP Financing?
Tantangan utamanya adalah belum adanya parameter penilaian kekayaan intelektual yang jelas dan disepakati oleh lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku kreatif.
4. Daerah mana yang disoroti Banyu Biru dalam konteks ekonomi kreatif?
Mojokerto, khususnya situs sejarah Triwulan, disebut memiliki potensi besar jika dikembangkan dengan dukungan ekosistem dan pembiayaan yang tepat.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
