INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Pemerintah akan memulai Program Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025, sebuah inisiatif pendidikan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga pra sejahtera, miskin, dan miskin ekstrem. Program ini digagas sebagai bentuk komitmen negara dalam memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali.
Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya. “Sekolah Rakyat ini bukan duplikasi sekolah yang sudah ada. Ini khusus untuk masyarakat yang berada di Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok dengan pendapatan paling bawah menurut data BPS,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan resminya, Senin (7/7/2025).
Proses Seleksi Berdasarkan Data
Seleksi calon siswa akan menggunakan basis data sosial ekonomi dari BPS. Masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan 2 akan dikunjungi langsung oleh tim verifikasi. “Kami tidak hanya melihat data, tetapi juga melakukan kunjungan dan wawancara langsung. Jika terbukti sesuai, maka keluarga akan diajak berdiskusi untuk mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.
Gratis dan Lengkap: Biaya Ditanggung Pemerintah
Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung penuh oleh pemerintah, termasuk kebutuhan pendukung seperti:
-
Seragam
-
Sepatu
-
Laptop
-
Buku dan perlengkapan belajar lainnya
Untuk setiap siswa, pemerintah menganggarkan hingga Rp 48,25 juta per tahun, dengan pembiayaan tertinggi berada di tahun pertama. Gus Ipul menegaskan bahwa program ini berada di bawah arahan langsung Presiden, dan menargetkan efisiensi anggaran di tahun-tahun berikutnya.
100 Sekolah, Rp 2,3 Triliun Anggaran
Pada tahun ajaran 2025–2026, pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat beroperasi, dengan total anggaran Rp 2,3 triliun. Sekolah ini akan melayani sekitar 8.850 siswa yang tersebar di 354 rombongan belajar (rombel).
Anggaran tersebut mencakup:
-
Pembangunan sarana dan prasarana
-
Kebutuhan guru dan tenaga pendidik
-
Operasional harian dan dukungan pembelajaran
Bebas Suap dan Berbasis Data
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan siswa dilakukan tanpa pungutan liar dan bebas suap, karena semua keputusan berbasis data resmi BPS dan dilakukan secara terbuka. “Ini bukan soal asal sekolah, tapi soal siapa yang paling membutuhkan, dan itulah yang diprioritaskan,” tegasnya.
Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang paling tertinggal secara ekonomi. Dengan pendekatan data dan dukungan penuh negara, program ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret mengatasi putus sekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.