Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kasus keracunan massal yang menimpa 220 siswa sekolah dasar di Kupang akibat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai Badan Gizi Nasional (BGN) belum menunjukkan ketegasan dalam menangani serangkaian insiden serius yang mencoreng pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/7), Charles mengungkapkan bahwa insiden di Kupang bukanlah kasus pertama. Ia juga menyinggung kejadian sebelumnya di Magelang, di mana ditemukan belatung dalam makanan yang disajikan kepada siswa.
“Kasus seperti di Kupang dan Magelang bukan kesalahan minor. Ini bentuk kelalaian yang membahayakan anak-anak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Charles menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak penyedia layanan makan bergizi yang dinilai lalai menjaga mutu dan keamanan makanan. Ia mendesak agar BGN segera mencabut izin operasional SPPG yang terbukti gagal menjalankan tugasnya.
Lebih lanjut, Charles mengingatkan bahwa dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu, BGN telah sepakat melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi proses penyediaan dan distribusi makanan dalam program MBG. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilainya masih jauh dari harapan.
“Dokumen hasil rapat adalah keputusan resmi dan mengikat. Ketidaktegasan BGN terhadap SPPG yang lalai adalah bentuk pembiaran yang bisa berujung fatal,” ujar Charles.
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan BPOM di dapur-dapur penyedia makanan. Padahal, BPOM memiliki peran penting dalam memastikan standar keamanan dan kebersihan makanan, terutama yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.
Program MBG sendiri dijalankan dengan anggaran besar dari APBN dan menjadi salah satu program prioritas Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menargetkan 20 juta penerima sebelum 17 Agustus 2025. Namun, serangkaian insiden yang mengancam keselamatan siswa memunculkan kekhawatiran akan efektivitas pelaksanaannya.
“BGN harus bertindak cepat dan tegas. Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi. Setiap pelaksana program MBG wajib bertanggung jawab penuh atas mutu makanan yang disajikan,” pungkas Charles.
Komisi IX DPR menegaskan bahwa kejadian di Kupang menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan ancaman kesehatan bagi generasi penerus bangsa.
