INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melaporkan dugaan penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengklaim dapat membantu mereka menjadi pemasok bagi program pemerintah. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
Kasus ini bermula ketika para pelaku UMKM yang tergabung dalam paguyuban Jakwir, yang mengaku sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), diminta untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp 11 juta per orang. Biaya tersebut diklaim mencakup pelatihan, sertifikasi halal, serta uji laboratorium makanan, yang menjadi syarat agar mereka bisa berpartisipasi dalam program MBG.
Pada Sabtu (1/2/2025), tiga perwakilan korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Ciamis, mengungkapkan kekecewaan mereka setelah dibohongi oleh janji-janji kosong dari pihak Jakwir. Mereka dijanjikan untuk menjadi mitra program MBG yang akan didistribusikan ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Ciamis. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan tentang kelanjutan program tersebut.
Tertipu Janji Manis
Ramdan, salah satu korban yang menjadi perwakilan dalam pengaduan ini, menceritakan bagaimana awalnya mereka percaya dengan program yang tampak menjanjikan ini. “Kami diminta membayar Rp 11 juta untuk bisa ikut serta dalam program MBG. Kami percaya karena katanya Jakwir sudah bekerja sama dengan BGN,” ujarnya.
Namun, kenyataan yang mereka hadapi berbeda. Setelah membayar uang persyaratan, para korban tidak hanya tidak mendapatkan kejelasan mengenai distribusi program MBG, tetapi juga mendapati bahwa pelaksanaan program tersebut diundur tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut. Bahkan, pengurus Jakwir yang semula berjanji akan mengembalikan uang para korban, hingga kini tidak memberikan jawaban yang memadai.
Kerugian yang Terus Bertambah
Salah satu hal yang semakin memperburuk situasi adalah total kerugian yang dialami oleh para pelaku UMKM. Mereka tidak hanya diminta untuk menyediakan dapur sehat sesuai standar yang ditetapkan, tetapi juga harus mengeluarkan biaya besar untuk administrasi dan sertifikasi. Banyak dari mereka yang kini terjebak dalam situasi sulit, karena uang yang mereka setorkan tak kunjung memberikan hasil yang dijanjikan.
Kasus ini juga menunjukkan potensi penyalahgunaan program pemerintah yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.
Penyelidikan Pihak Kepolisian
Dalam pengaduan resmi yang diajukan ke pihak kepolisian, para korban mengadukan tiga orang yang terlibat dalam pengelolaan Jakwir, termasuk ketua dan dua pengurus lainnya. Mereka berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti dan pelaku yang menyalahgunakan program MBG dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami berharap ada solusi yang jelas dari pihak berwenang, agar tidak ada lagi korban yang merasa tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah,” ujar Ramdan.
Tantangan bagi Pemerintah
Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait, diharapkan bisa memberikan penjelasan terkait klaim Jakwir sebagai lembaga resmi yang mengelola program MBG. Jika terbukti bahwa Jakwir bukanlah lembaga yang sah, maka pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Penting pula bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih mitra yang terlibat dalam program sosial, serta memastikan bahwa prosedur yang jelas dan transparan diterapkan dalam setiap tahapannya. Pengawasan yang lebih ketat juga perlu dilakukan agar penipuan serupa tidak terulang, terutama yang melibatkan pelaku UMKM yang sudah terhimpit kondisi ekonomi.
Para korban kini berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengikuti program-program yang melibatkan pembayaran di awal tanpa jaminan yang jelas. Mereka juga mendesak pemerintah untuk turun tangan memastikan penegakan hukum yang tegas agar para pelaku penipuan segera mendapat ganjaran yang setimpal.
Dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang, masyarakat harus tetap waspada dan bijak dalam memilih peluang usaha yang datang.
Pertanyaan Umum (FAQ) : Kasus Penipuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ciamis
- Apa yang terjadi dalam kasus penipuan ini? Puluhan pelaku UMKM di Ciamis melaporkan dugaan penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka diminta membayar biaya administrasi hingga Rp 11 juta untuk menjadi mitra program MBG, namun program tersebut tidak pernah terealisasi sesuai janji. Mereka juga belum mendapatkan pengembalian uang yang telah disetorkan.
- Apa yang dijanjikan oleh pihak Jakwir? Jakwir mengklaim sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola program MBG. Para pelaku UMKM dijanjikan dapat menjadi pemasok program makan bergizi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Mereka diminta membayar biaya administrasi untuk kontrak, sertifikasi halal, pelatihan, dan uji laboratorium makanan.
- Mengapa para pelaku UMKM merasa tertipu? Para korban merasa tertipu karena setelah membayar biaya yang diminta, mereka tidak mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan program MBG. Bahkan, mereka mendapati bahwa pelaksanaan program diundur tanpa pemberitahuan yang memadai. Pengembalian uang pun tidak kunjung terjadi meskipun sudah diminta.
- Berapa kerugian yang dialami oleh para korban? Total kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Setiap pelaku UMKM diminta untuk membayar Rp 11 juta untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
- Apa langkah yang sudah diambil oleh para korban? Tiga perwakilan korban telah melapor ke Polres Ciamis pada 1 Februari 2025. Mereka mengadukan pengurus Jakwir yang diduga terlibat dalam penipuan ini dan berharap agar penyelidikan segera dilakukan.
- Siapa saja yang dilaporkan dalam kasus ini? Para korban melaporkan tiga orang pengurus Jakwir, termasuk ketua dan dua pengurus lainnya, yang dinilai bertanggung jawab atas penipuan tersebut.
- Apa yang diinginkan oleh para korban? Para korban berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan mereka dan memproses hukum para pelaku penipuan. Mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
- Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari kejadian serupa? Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga yang mengelola program sosial seperti MBG, serta memastikan bahwa program-program tersebut dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Penjelasan yang jelas tentang siapa saja yang berhak mengelola program juga penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.
- Apa yang harus dilakukan oleh UMKM sebelum mengikuti program seperti MBG? UMKM harus lebih berhati-hati dan memastikan keabsahan program sebelum mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran atau administrasi. Verifikasi dengan instansi terkait dan pastikan bahwa program tersebut benar-benar resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
