INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pertemuan antara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dengan buronan kasus suap, Harun Masiku, di ruang kerja mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali. Fakta ini terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (14/3/2025).
Dalam sidang tersebut, jaksa mengungkap bahwa pertemuan antara Hasto dan Harun Masiku terjadi pada 23 September 2019. Saat itu, PDIP mengajukan permintaan fatwa kepada MA terkait penetapan suara calon legislatif (caleg) yang meninggal dunia. Fatwa tersebut menyatakan bahwa suara caleg yang meninggal dunia dapat diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk dialihkan kepada sosok yang dinilai layak.
“Pada saat fatwa MA diterbitkan, terdakwa dan Harun Masiku sedang berada di ruang kerja Ketua MA Hatta Ali dan menerima fatwa tersebut,” ungkap jaksa dalam persidangan.
Kasus Suap Wahyu Setiawan
Kasus ini berawal dari dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku dan pihak terkait kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio pada Desember 2019. Suap senilai Rp 600 juta itu diberikan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, menggantikan caleg PDIP yang meninggal dunia.
Dari hasil pengembangan perkara, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka. Hasto diduga tidak hanya terlibat dalam suap tetapi juga melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku.
Dugaan Perintangan Penyidikan
Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat dalam perkara perintangan penyidikan. KPK menilai bahwa Hasto melakukan sejumlah tindakan yang bertujuan menghambat upaya pengungkapan kasus Harun Masiku. Hingga saat ini, Harun Masiku sendiri masih berstatus buronan dan belum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Perkembangan kasus ini semakin memperkuat dugaan adanya intervensi elite politik dalam proses hukum. Kasus ini juga kembali menjadi sorotan publik mengingat hingga kini keberadaan Harun Masiku masih misterius, meskipun sudah hampir lima tahun buron.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Terungkapnya pertemuan antara Hasto dan Harun Masiku di ruang kerja mantan Ketua MA semakin menambah polemik di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan independensi institusi hukum dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh politik berpengaruh. Kasus ini juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Sementara itu, PDIP belum memberikan pernyataan resmi terkait dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto. Pengamat politik menilai bahwa perkembangan kasus ini akan berdampak pada citra partai politik menjelang Pemilu mendatang.
KPK sendiri berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar dalam waktu dekat untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan para pihak dalam perkara ini.
Pertanyaan Umum FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?
Kasus ini melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, buronan Harun Masiku, mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, serta beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam suap dan perintangan penyidikan.
2. Apa tujuan dari fatwa yang diminta PDIP ke MA?
Fatwa tersebut bertujuan agar suara caleg yang meninggal dunia dapat diserahkan kepada partai politik untuk ditentukan penggantinya, dalam hal ini Harun Masiku.
3. Bagaimana peran Hasto dalam kasus ini?
Hasto diduga terlibat dalam pengaturan suap kepada anggota KPU dan juga melakukan tindakan yang menghambat penyidikan KPK terhadap kasus Harun Masiku.
4. Mengapa Harun Masiku masih buron?
Harun Masiku menghilang sejak kasus ini mencuat pada tahun 2020 dan hingga kini belum berhasil ditangkap. Beberapa spekulasi menyebutkan adanya perlindungan dari pihak tertentu.
5. Apa dampak kasus ini terhadap PDIP?
Kasus ini berpotensi merusak citra PDIP di mata publik, terutama menjelang Pemilu, mengingat keterlibatan salah satu elite partainya dalam skandal ini.
6. Apa langkah selanjutnya dalam proses hukum kasus ini?
KPK akan melanjutkan sidang dan mengusut keterlibatan pihak lain, serta berupaya menangkap Harun Masiku yang masih buron.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
