Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota untuk lebih serius memperhatikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyusul keluhan warga soal sulitnya mendapatkan pekerjaan dan kurangnya dukungan terhadap pelaku usaha kecil.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PPP, Nawal Husni, usai menggelar kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2025 di RW 04, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, yang merupakan bagian dari Daerah Pemilihannya (Dapil II).
“Warga di RW 04 mayoritas berwirausaha. Tapi kewirausahaan kita sangat tertinggal. Sementara saat ini mencari pekerjaan semakin sulit. Salah satu solusinya adalah membuka ruang seluas-luasnya untuk UMKM,” ujar Nawal, Rabu (23/4/2025).
Ia mendesak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi untuk tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan dan melakukan pembinaan secara aktif kepada para pelaku UMKM. Menurutnya, langkah ini penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
“Saya minta Dinas UMKM tidak seperti ‘Polisi India’—datang hanya setelah masalah terjadi. Harus ada tindakan preventif agar UMKM bisa tumbuh, daya saing meningkat, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Selain itu, Nawal juga menyoroti persoalan perizinan yang dinilainya masih belum sepenuhnya transparan dan mudah dipahami masyarakat. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk lebih aktif mensosialisasikan tata cara pengurusan izin usaha.
“Masih banyak warga yang belum paham soal perizinan. Perlu ada sosialisasi melalui RT/RW atau petugas kelurahan agar informasi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ucap anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi itu.
Sebagai wakil rakyat, Nawal menegaskan komitmennya untuk membangkitkan semangat kewirausahaan, terutama di kalangan warga asli Bekasi, yang menurutnya masih tertinggal dalam bidang usaha.
“Pemerintah harus memfasilitasi semua pelaku UMKM, bukan hanya yang punya kedekatan dengan dinas. Kita harus adil dan berpihak pada rakyat kecil yang ingin mandiri,” tutupnya.
