INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Antusiasme tinggi mewarnai hari pertama pendaftaran Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) tingkat SMP di Kota Depok. Sejak pagi, Selasa (1 Juli 2025), ratusan orang tua siswa tampak memadati Aula Gedung Dibaleka 2 lantai 10, Balai Kota Depok, lokasi resmi layanan pendaftaran.

Program ini menjadi angin segar bagi warga Depok yang anaknya tidak tertampung di SMP Negeri karena sistem zonasi atau keterbatasan nilai. Lebih dari 600 pendaftar tercatat dalam kurun waktu dua setengah jam sejak pembukaan pukul 08.00 WIB.

“Kami sangat terbantu. Anak saya enggak keterima di negeri, tapi sekarang punya harapan lewat program ini,” kata Lasmi, salah satu orang tua pendaftar.

Syarat dan Jadwal Pendaftaran Program RSSG SMP Depok 2025

Program RSSG tahun ajaran 2025–2026 dibuka mulai 1 hingga 5 Juli 2025, setiap hari pukul 08.00–14.00 WIB. Untuk mendaftar, orang tua wajib membawa:

• 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan domisili di Depok.

• 1 lembar Surat Keterangan Lulus (SKL) dari SD/MI sederajat.

Pendaftaran dilakukan secara langsung (offline) di lokasi yang telah ditentukan.

2.500 Kuota di 33 Sekolah Swasta Gratis Mitra Pemkot Depok

Pemerintah Kota Depok menggandeng 33 SMP swasta dalam program ini, dengan kuota total 2.500 siswa baru. Sekolah mitra akan memberikan pendidikan gratis tanpa pungutan biaya apapun, hasil kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

“Sekolahnya beragam, jadi kami punya pilihan yang sesuai lokasi. Ini membantu kami yang kesulitan akses ke sekolah negeri,” ujar Syafruddin, orang tua pendaftar lainnya.

Tujuan Program: Pemerataan Akses Pendidikan untuk Semua

Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama RSSG adalah memastikan tidak ada anak usia sekolah di Depok yang putus pendidikan karena masalah ekonomi atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Dengan proses seleksi yang terbuka dan adil, Pemkot berharap program ini benar-benar menjangkau masyarakat rentan dan mempercepat pemerataan layanan pendidikan.

Program RSSG di Depok menjadi solusi konkret bagi ribuan keluarga yang terdampak sistem zonasi atau keterbatasan biaya. Dengan sistem pendaftaran yang mudah, dukungan petugas, dan pilihan sekolah yang luas, program ini berpotensi menjadi model percontohan nasional untuk akses pendidikan gratis berbasis kolaborasi.