INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Dinas Pendidikan Kota Cirebon meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kecurangan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya temuan manipulasi data di berbagai daerah, termasuk praktik penyalahgunaan domisili dan penggunaan dokumen palsu yang marak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, melalui keterangan resminya, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan, terutama SMP negeri, untuk memperketat validasi dokumen pendaftar, termasuk verifikasi alamat domisili, akta kelahiran, serta sertifikat prestasi.

“Kami tidak ingin ada praktik curang dalam proses seleksi tahun ini. Setiap sekolah wajib menjalankan verifikasi ketat terhadap dokumen pendaftar,” ujar pejabat Disdik Cirebon, Kamis (26/6/2025).

Tegaskan Sanksi bagi Pelaku Kecurangan

Disdik juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan manipulasi, baik dari pihak peserta maupun oknum penyelenggara. Bentuk sanksi dapat berupa diskualifikasi peserta, pembatalan hasil seleksi, hingga pelaporan ke pihak berwenang apabila ditemukan unsur pidana.

“Kami sudah menyiapkan pakta integritas yang wajib ditandatangani panitia dan kepala sekolah. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap proses yang bersih dan transparan,” lanjutnya.

Masyarakat Diimbau Aktif Lapor Dugaan Kecurangan

Dinas Pendidikan juga membuka ruang partisipasi masyarakat dengan mengajak orang tua dan peserta untuk aktif melaporkan dugaan kecurangan melalui kanal resmi, baik di tingkat sekolah maupun langsung ke Disdik Kota Cirebon.

Selain itu, laporan juga dapat disampaikan melalui situs resmi Kemendikbudristek di https://ult.kemdikbud.go.id.

Antisipasi Sejak Dini, Disdik Cirebon Terapkan Sistem CAT

Untuk menjamin transparansi seleksi tahap kedua, Kota Cirebon juga akan menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini memungkinkan seleksi dilakukan secara digital, sehingga mengurangi campur tangan manusia dan meminimalisir potensi kecurangan.

“Dengan sistem CAT, hasil ujian langsung keluar. Tidak bisa diubah, tidak bisa diintervensi. Ini demi keadilan semua peserta,” tegas pejabat Disdik.

Belajar dari Kasus di Daerah Lain

Beberapa kasus di kota besar seperti Bandung dan Garut telah membuktikan bahwa praktik manipulasi data domisili cukup meresahkan. Beberapa siswa bahkan harus dibatalkan kelulusannya karena terbukti menggunakan alamat palsu yang tidak sesuai dengan data resmi Disdukcapil.

Pihak Disdik Cirebon menegaskan akan belajar dari pengalaman tersebut dan memastikan proses seleksi tahun ini berjalan bersih dan tanpa cela.

Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa integritas dalam dunia pendidikan harus dijaga sejak awal. Proses seleksi siswa baru bukan sekadar administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur awal kejujuran dalam perjalanan akademik anak-anak.

“Kami mengajak semua pihak menjaga integritas proses ini. Sekolah adalah tempat mencetak karakter, bukan justru menjadi tempat awal praktik kecurangan,” tutupnya.