Wali Kota Yogyakarta Tolak Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Pengadaan Gerobak Sampah

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan. Sebagai gantinya, ia meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta.

“Saya mau dibelikan mobil baru untuk mobil dinas, tapi saya bilang mobil lama masih bagus, meskipun mungkin sudah tiga atau empat tahun yang lalu,” ujar Hasto usai acara Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3/2025).

Menurut Hasto, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru mencapai hampir Rp3 miliar. Namun, ia menilai dana tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Kota Yogyakarta, mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu isu utama di kota tersebut.

“Lebih baik anggaran yang untuk beli mobil itu saya refocusing untuk di (APBD) perubahan, supaya bisa digunakan untuk pengadaan gerobak sampah,” jelasnya.

600 Gerobak Sampah Baru

Hasto mengaku telah melakukan perhitungan terkait kebutuhan anggaran untuk pengadaan gerobak sampah di seluruh RW. Dengan rata-rata harga satu unit sekitar Rp5 juta, dana yang tersedia dapat digunakan untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah.

“Saya sudah menghitung, kalau bikin gerobak sampah sebanyak 600 sekian, sesuai jumlah RW di Kota Yogyakarta, hanya butuh sekitar Rp3 sekian miliar,” tambahnya.

Selain menolak mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja serta rumah dinasnya. Ia menegaskan bahwa perabot lama masih dapat digunakan, sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

“Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas baru, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru juga nggak usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada,” katanya.

Efisiensi Anggaran di Pemerintahan Daerah

Keputusan ini, menurut Hasto, merupakan bagian dari semangat efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah. Ia menegaskan bahwa perubahan pola pikir dalam tata kelola pemerintahan harus diwujudkan demi efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Pada prinsipnya, di era 2025 ini ada semangat perubahan mindset bahwa pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara yang efektif dan efisien. Semangat ini penting untuk kita wujudkan,” tegasnya.

Langkah Wali Kota Yogyakarta ini mendapat respons positif dari masyarakat yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan lingkungan. Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dapat semakin baik dan efektif.

Pertanyaan Umum (FAQ): Kebijakan Wali Kota Yogyakarta tentang Penolakan Mobil Dinas Baru

1. Mengapa Wali Kota Yogyakarta menolak pengadaan mobil dinas baru?
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menilai bahwa mobil dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi baik meskipun sudah berusia tiga hingga empat tahun. Ia beranggapan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pengelolaan sampah.

2. Berapa anggaran yang seharusnya digunakan untuk mobil dinas baru?
Anggaran yang dialokasikan untuk pembelian mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar.

3. Untuk apa anggaran tersebut dialihkan?
Anggaran yang semula dialokasikan untuk mobil dinas akan dialihkan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Kota Yogyakarta. Langkah ini diambil guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kota tersebut.

4. Berapa jumlah gerobak sampah yang akan dibuat dengan anggaran tersebut?
Berdasarkan perhitungan Wali Kota Hasto Wardoyo, dengan harga rata-rata satu unit gerobak sampah sekitar Rp5 juta, maka anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah, sesuai dengan jumlah RW di Kota Yogyakarta.

5. Apakah kebijakan efisiensi ini hanya berlaku untuk mobil dinas?
Tidak. Selain menolak mobil dinas baru, Wali Kota Yogyakarta juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya. Ia berpendapat bahwa perabotan lama masih bisa digunakan sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

6. Apa alasan utama di balik kebijakan ini?
Hasto menekankan pentingnya efisiensi dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam penggunaan anggaran. Ia ingin menanamkan pola pikir bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi tantangan perkotaan seperti pengelolaan sampah.

7. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan ini?
Keputusan Wali Kota Yogyakarta ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret dalam menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan lingkungan dan kesejahteraan warga kota.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL