Langsung ke konten 
FAQ: Polemik Memo Titipan SPMB oleh Wakil Ketua DPRD Banten
1. Apa yang terjadi dalam kasus memo titipan siswa ini?
Memo bertanda tangan Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, beredar dan disebut sebagai surat rekomendasi atau titipan untuk meloloskan seorang calon siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sebuah SMA Negeri di Cilegon.
2. Siapa yang membuat memo tersebut?
Menurut pengakuan Budi, memo tersebut dibuat oleh stafnya. Ia hanya diminta menandatangani dokumen tersebut tanpa mengetahui detail isinya, termasuk penyematan foto dan stempel resmi DPRD Banten.
3. Apakah Budi Prajogo mengakui adanya kesalahan?
Ya, Budi mengakui bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menegaskan tidak ada intervensi terhadap pihak sekolah dan menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada panitia SPMB.
4. Apa tanggapan masyarakat dan pihak sekolah?
Masyarakat menilai keberadaan memo itu berpotensi sebagai bentuk intervensi terhadap seleksi masuk sekolah negeri yang seharusnya berjalan objektif. Belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah terkait apakah memo tersebut berpengaruh terhadap hasil seleksi.
5. Apakah tindakan tersebut melanggar aturan?
Tindakan semacam ini diduga kuat melanggar Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang mewajibkan proses seleksi SPMB berjalan transparan, adil, dan bebas dari pengaruh pihak luar, termasuk intervensi politik.
6. Bagaimana sikap PKS sebagai partai pengusung Budi Prajogo?
PKS mengakui bahwa Budi adalah kadernya dan menyatakan akan melakukan evaluasi internal atas kejadian ini. PKS menegaskan pentingnya menjaga integritas dan netralitas dalam dunia pendidikan.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
