Polrestabes Surabaya Bongkar Sindikat TPPO, Tujuh Perempuan Disekap Sebelum Dikirim Ke Malaysia

Pertanyaan Umum (FAQ): Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Surabaya

1. Apa itu TPPO?

TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara penipuan, pemaksaan, atau ancaman untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi kerja.

2. Apa yang terjadi dalam kasus TPPO yang diungkap Polrestabes Surabaya?

Polrestabes Surabaya mengungkap sindikat TPPO yang menyekap sejumlah korban dan berencana mengirim mereka secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh migran. Dalam kasus ini, tujuh perempuan dari berbagai daerah diselamatkan.

3. Bagaimana kasus ini terungkap?

Kasus ini terungkap berkat keberanian seorang korban berinisial YK (22), asal Cirebon, yang melaporkan situasinya melalui siaran di sebuah radio swasta. Polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut.

4. Siapa saja korban dan dari mana asal mereka?

Korban terdiri dari tujuh perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan luar Jawa, yaitu Cirebon, Nganjuk, Lumajang, Sumenep, Jember, Ambon, dan Surabaya.

5. Apa modus operandi para pelaku?

Pelaku menjanjikan pekerjaan di Malaysia dengan gaji tinggi, yaitu Rp 6 juta per bulan. Namun, mereka tidak akan digaji selama tiga bulan pertama. Perekrutan dilakukan tanpa prosedur resmi, dan korban diberangkatkan secara ilegal.

6. Siapa saja pelaku yang sudah diamankan?

Polisi telah menangkap tiga tersangka:

PN (50): perekrut korban.
SL (53): penampung korban.
ER (41): penyalur terakhir sebelum pemberangkatan ke Malaysia.

7. Apa barang bukti yang berhasil diamankan?

Barang bukti yang diamankan meliputi:

Sembilan paspor milik korban dan pelaku
Beberapa unit telepon genggam
Dokumen-dokumen perekrutan ilegal

8. Pasal apa yang dikenakan kepada para pelaku?

Para tersangka dijerat dengan Pasal 68, 81, dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.