INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia kembali membuka tabir buruknya tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Tindak kekerasan yang menewaskan lima pekerja migran Indonesia ini menjadi sorotan utama bagi banyak pihak, termasuk Migrant Care, yang menilai bahwa sistem penempatan pekerja migran yang tidak efisien membuat banyak pekerja memilih jalur ilegal meskipun penuh risiko, termasuk risiko keselamatan.
Tata Kelola Buruk Dorong Pekerja Migran Memilih Jalur Ilegal
Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, salah satu faktor utama yang mendorong pekerja migran Indonesia memilih jalur ilegal adalah tingginya biaya penempatan dan birokrasi yang berbelit-belit. Wahyu menegaskan bahwa tingginya biaya dan kompleksitas prosedur membuat banyak pekerja memilih jalur pintas yang lebih murah meskipun tanpa jaminan keselamatan.
“Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi berbelit-belit sehingga banyak yang memilih jalan pintas meski penuh risiko, termasuk risiko keselamatan,” ujar Wahyu.
Masalah Sistemik yang Mengarah pada Jalur Ilegal
Migrant Care menilai bahwa penembakan ini bukan sepenuhnya kesalahan pekerja migran. Buruknya sistem migrasi di Indonesia menjadi akar permasalahan. Pekerja yang memilih jalur ilegal, menurut Wahyu, sebenarnya terpaksa karena tidak ada jalur resmi yang mudah diakses.
“Mereka yang menyeberangi Selat Malaka bisa dikriminalisasi, tetapi akar masalahnya adalah buruknya tata kelola migrasi kita sehingga banyak yang memilih jalur tidak resmi,” jelas Wahyu.
Peran Malaysia dalam Merekrut Pekerja Ilegal
Tak hanya Indonesia yang harus mengevaluasi sistemnya, Wahyu juga menyoroti peran Malaysia yang turut berperan dalam merekrut pekerja ilegal. Banyak perusahaan, terutama di sektor perkebunan, memilih pekerja tanpa dokumen karena dianggap lebih menguntungkan.
“Malaysia ingin mendapat tenaga kerja dengan cepat. Perusahaan perkebunan sering merekrut pekerja undocumented karena lebih menguntungkan. Mereka tak perlu bayar pajak pekerja asing dan bisa memberikan upah di bawah standar tanpa kontrak,” tambah Wahyu.
Selain itu, banyak perusahaan yang memberhentikan pekerja ilegal secara sepihak setelah masa panen selesai, memperburuk kerentanan pekerja terhadap eksploitasi dan kriminalisasi.
Langkah Pemerintah yang Harus Ditempuh
Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Reformasi tata kelola migrasi di Indonesia dan penegakan sanksi yang lebih ketat bagi perusahaan yang merekrut pekerja ilegal di Malaysia menjadi keharusan.
Pertama, Indonesia harus mereformasi sistem penempatan pekerja migran agar lebih murah, efisien, dan transparan. Kedua, Malaysia harus memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang merekrut pekerja ilegal untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut terhadap tenaga kerja asing.
“Pemerintah harus lebih aware terhadap regulasi dan memastikan ada jalur yang tepat bagi pekerja migran,” tegas Wahyu.
Peringatan untuk Pemerintah
Kasus penembakan lima WNI di Malaysia menjadi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Tanpa adanya reformasi dalam tata kelola migrasi, tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian serupa akan terus terjadi. Pemerintah kedua negara diharapkan untuk segera mengatasi akar masalah yang menyebabkan pekerja migran terjebak dalam sistem ilegal dan rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi.
Insiden ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem migrasi tenaga kerja Indonesia. Langkah konkret yang harus diambil adalah menyederhanakan prosedur penempatan pekerja migran, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja ilegal di luar negeri. Tanpa perubahan sistemik ini, pekerja migran Indonesia akan terus menghadapi risiko yang sangat besar di luar negeri.
Pertanyaan Umum (FAQ): Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
- Apa yang terjadi pada lima pekerja migran Indonesia di Malaysia?
Lima pekerja migran Indonesia ditembak mati oleh aparat bersenjata Malaysia tanpa melalui proses hukum yang jelas. Mereka tidak melakukan perlawanan dan tidak bersenjata. - Mengapa penembakan ini dianggap pelanggaran hak asasi manusia (HAM)?
Penembakan ini dianggap pelanggaran HAM karena dilakukan tanpa pengadilan atau keputusan hukum yang sah. Tindakan ini disebut “extra judicial killing” atau eksekusi tanpa proses peradilan, yang melanggar hukum internasional. - Apa yang dimaksud dengan “extra judicial killing”?
“Extra judicial killing” adalah eksekusi yang dilakukan tanpa melalui proses hukum atau keputusan pengadilan. Dalam kasus ini, penembakan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. - Mengapa pekerja migran Indonesia banyak yang memilih jalur ilegal?
Biaya penempatan yang tinggi dan birokrasi yang rumit di Indonesia membuat banyak pekerja migran memilih jalur ilegal meskipun risikonya sangat besar. Banyak yang merasa terpaksa memilih jalur ilegal untuk menghindari biaya besar dan proses yang berbelit. - Apa peran Malaysia dalam masalah pekerja migran ilegal ini?
Banyak perusahaan di Malaysia, terutama di sektor perkebunan, lebih memilih merekrut pekerja tanpa dokumen atau pekerja ilegal untuk menghindari pajak dan kewajiban kontrak. Ini memperburuk eksploitasi pekerja migran di negara tersebut. - Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencegah kejadian serupa?
Pemerintah Indonesia harus mereformasi sistem penempatan pekerja migran agar lebih efisien dan transparan. Sementara itu, Malaysia harus menegakkan sanksi lebih tegas terhadap perusahaan yang merekrut pekerja ilegal untuk mengurangi eksploitasi terhadap pekerja migran. - Apa yang diminta oleh Migrant Care terkait penembakan ini?
Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dalam mengatur sistem penempatan pekerja migran agar lebih murah dan transparan. Mereka juga meminta Malaysia untuk memberikan sanksi yang lebih keras kepada perusahaan yang merekrut pekerja ilegal. - Mengapa banyak pekerja migran Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat kerja meskipun ada banyak masalah?
Malaysia masih menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia karena kedekatannya secara geografis dan banyaknya peluang kerja, meskipun ada risiko besar terkait perlindungan pekerja dan hak asasi manusia. - Apa yang bisa dilakukan oleh pekerja migran Indonesia untuk melindungi diri mereka?
Pekerja migran harus memastikan status hukum mereka jelas, mengikuti prosedur yang benar, dan memahami hak-hak mereka. Jika menghadapi perlakuan tidak adil atau pelanggaran, mereka harus segera melapor ke kedutaan atau lembaga perlindungan pekerja migran. - Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran?
Pemerintah Indonesia harus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja dengan menyederhanakan prosedur penempatan, menurunkan biaya, dan meningkatkan transparansi. Hal ini untuk memastikan pekerja migran memiliki jalur yang aman dan legal untuk bekerja di luar negeri.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
