INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengambil langkah tegas dengan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Pembongkaran yang dijadwalkan pada Rabu, 22 Januari 2025, ini melibatkan hingga 400 personel yang bertugas secara bergiliran.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan bahwa operasi ini melibatkan dukungan logistik signifikan, termasuk enam kapal, salah satunya sea rider.
“KKP akan menurunkan 400 personel secara bergiliran, taruna, serta sedikitnya enam kapal. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembongkaran ini berjalan lancar,” kata Doni saat dihubungi pada Selasa (21/1).
Kolaborasi Besar dengan Banyak Pihak
Pembongkaran ini tidak hanya melibatkan KKP, tetapi juga unsur TNI AL, Baharkam Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.
“Semua unsur maritim akan bersinergi dalam pembongkaran pagar laut ini secara bertahap hingga selesai,” tambahnya.
Langkah Sesuai Koridor Hukum
Doni menegaskan bahwa pembongkaran akan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“KKP berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Ini bukan hanya soal pembongkaran, tetapi juga pemulihan akses ekosistem bagi masyarakat pesisir,” jelasnya.
Pemeriksaan dan Penyelidikan Lanjutan
Hingga saat ini, KKP telah memeriksa dua orang yang diduga terkait pemasangan pagar laut tersebut. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan penegakan hukum.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa keputusan pembongkaran pagar laut ini merupakan hasil rapat koordinasi dengan TNI AL, Bakamla, dan pihak terkait lainnya.
Rencana Detail Operasi
Rapat koordinasi akan dilakukan pada Rabu pagi di dekat lokasi perairan. Setelah itu, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer akan dilakukan oleh tim gabungan.
“Sesuai koridor hukum, kami akan memastikan operasi ini dilakukan dengan optimal bersama seluruh pihak terkait,” ujar Trenggono usai rapat di Istana Kepresidenan, Senin (20/1).
Pertanyaan Umum (FAQ): Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
1. Apa alasan utama pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang?
Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini dinilai mengganggu akses para nelayan dan merusak ekosistem laut. Pemerintah ingin memastikan akses laut tetap terbuka bagi masyarakat pesisir serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Siapa saja yang terlibat dalam pembongkaran ini?
Pembongkaran melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Baharkam Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
3. Berapa banyak personel yang dikerahkan?
Sebanyak 400 personel KKP akan dikerahkan secara bergiliran untuk proses pembongkaran, dibantu dengan enam kapal termasuk sea rider.
4. Kapan pembongkaran pagar laut ini dilakukan?
Pembongkaran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025.
5. Apakah pembongkaran ini sesuai dengan hukum?
Ya, pembongkaran dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku dengan tujuan mengembalikan akses perairan untuk masyarakat dan menjaga ekosistem laut.
6. Apakah ada upaya penyelidikan terkait pemasangan pagar laut ini?
KKP telah memeriksa dua orang yang diduga terkait pemasangan pagar laut. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap pelaku utama di balik pemasangan tersebut.
7. Bagaimana dampak pagar laut terhadap masyarakat pesisir?
Pagar laut ini menghalangi aktivitas para nelayan, sehingga mengurangi akses mereka ke sumber daya laut dan memengaruhi mata pencaharian mereka.
8. Apa komitmen KKP dalam menjaga ekosistem laut?
KKP berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia dengan memastikan bahwa setiap tindakan, termasuk pembongkaran ini, dilakukan untuk melindungi lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
9. Apakah ada rencana lanjutan setelah pagar laut dibongkar?
Setelah pembongkaran selesai, pemerintah akan memantau dan memastikan kawasan perairan tetap terbuka untuk masyarakat pesisir serta mengembalikan fungsi ekosistem yang terganggu.
10. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung langkah ini?
Masyarakat dapat mendukung dengan melaporkan aktivitas ilegal di perairan kepada pihak berwenang serta turut menjaga kelestarian lingkungan laut di sekitar mereka.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
