Ketua Komisi VII DPR RI Ajak Kader Muhammadiyah Dukung Program Prabowo Subianto

Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Pembangunan Desa Berkelanjutan

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengajak kader Muhammadiyah di Jawa Timur untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur yang digelar di Aula Mas Mansur Kantor PWM Jatim, Surabaya, Ahad lalu.

Dalam ceramahnya, Saleh menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo, termasuk fokus pada pengembangan sektor pariwisata serta efisiensi anggaran negara. Menurutnya, regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menunjang sektor pariwisata agar berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Kita saat ini fokus bagaimana pariwisata bisa berkembang. Harus ada payung hukumnya, dan ini yang sedang kita perbaiki. Pak Prabowo tidak macam-macam, yang penting undang-undang bisa digunakan untuk melayani masyarakat,” ujar Saleh.

Efisiensi Anggaran sebagai Strategi Utama

Salah satu poin utama yang ditekankan Saleh dalam Rakerwil tersebut adalah upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara signifikan di berbagai kementerian dan lembaga.

“Penghematan anggaran ini dilakukan di berbagai sektor, bahkan ada yang mencapai 60 persen. Jika suatu instansi memiliki anggaran Rp1 triliun, maka bisa dipotong Rp600 miliar dan hanya menyisakan Rp400 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini dilakukan untuk mendukung berbagai program kerakyatan yang baru, terutama program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, penghematan juga mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor (ATK), serta pemangkasan biaya rapat di hotel.

“Pak Prabowo ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, efisiensi ini dilakukan secara besar-besaran,” imbuhnya.

Program Pembangunan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Pada kesempatan yang sama, penasihat Menteri Desa, Prof Dr Zainuddin Maliki, turut menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada program pembangunan desa yang berkelanjutan. Beberapa program utama yang dijalankan Kementerian Desa mencakup:

1. Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Peningkatan ketahanan pangan lokal desa
3. Desa swasembada energi dan air
4. Pengembangan desa ekspor
5. Digitalisasi desa
6. Peningkatan investasi desa
7. Penguatan pengawasan dan tata kelola desa
8. Desa berketahanan iklim
9. Percepatan pembangunan daerah tertinggal

Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperkuat perekonomian berbasis komunitas. Digitalisasi desa, misalnya, diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Desa harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan digitalisasi dan investasi yang tepat, kita bisa meningkatkan daya saing desa dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota,” ujar Zainuddin.

Dukungan Muhammadiyah untuk Pemerintahan Prabowo

Rakerwil LHKP PWM Jatim turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua PWM Jatim Dr dr Sukadiono, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr Ridho Al-Hamdi, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khorul Abduh, serta Ketua LHKP Jatim Muhammad Mirdasy.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammadiyah menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Saleh mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam berbagai aspek pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan dan sosial.

“Muhammadiyah memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Dukungan dari kader-kader Muhammadiyah sangat berarti bagi suksesnya program pemerintah,” ungkapnya.

Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pariwisata Nasional

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional melalui beberapa strategi berikut:

• Peningkatan Infrastruktur Pariwisata: Pembangunan akses jalan, bandara, dan fasilitas pendukung lainnya.
• Digitalisasi Sektor Pariwisata: Penggunaan teknologi untuk meningkatkan promosi destinasi wisata.
• Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi wisata.
• Regulasi yang Mendukung Investasi di Sektor Pariwisata: Memberikan kemudahan bagi investor dalam mengembangkan destinasi wisata.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pariwisata kita memiliki daya saing global. Dengan regulasi yang tepat, kita bisa menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan negara,” kata Saleh.

Efek Pemotongan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah

Meskipun efisiensi anggaran menjadi langkah strategis, ada beberapa tantangan yang muncul akibat kebijakan ini. Pemotongan anggaran hingga 60% di beberapa kementerian dan lembaga dapat berdampak pada pelaksanaan program-program yang sudah berjalan. Beberapa instansi bahkan menghadapi defisit anggaran karena pemotongan tersebut.

Namun, Saleh meyakini bahwa efisiensi ini merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan lebih optimal.

“Kita harus melihat jangka panjang. Efisiensi ini bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagian dari strategi besar untuk membangun ekonomi yang lebih kuat,” pungkasnya.

Muhammadiyah dan Pemerintah Bersinergi untuk Kesejahteraan Rakyat

Dukungan Muhammadiyah terhadap program-program pemerintah menjadi sinyal positif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju. Fokus pada efisiensi anggaran dan pembangunan desa berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan strategi yang matang dalam sektor pariwisata dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, pemerintahan Prabowo berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap harus diantisipasi agar tidak menghambat pembangunan di berbagai sektor.

Sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, Muhammadiyah diharapkan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, harapan untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera bisa terwujud.

Pertanyaan Umum FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa tujuan dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah?
Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan anggaran lebih optimal dan dialokasikan untuk program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan layanan kesehatan masyarakat.

2. Bagaimana Muhammadiyah berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah?
Muhammadiyah mendukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas.

3. Apa dampak pemotongan anggaran terhadap instansi pemerintah?
Beberapa instansi mengalami defisit, tetapi pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan agar tetap berjalan efektif tanpa menghambat pembangunan.

4. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata?
Pemerintah fokus pada peningkatan infrastruktur, digitalisasi, pelatihan SDM, dan regulasi investasi agar sektor ini lebih kompetitif di pasar global.

5. Apa manfaat digitalisasi desa bagi masyarakat?
Digitalisasi desa membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL