Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, menuntut transparansi dan menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah menjadi perhatian publik.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai penyampaian aspirasi selama dilakukan secara damai dan tidak anarkis.
“Silakan sampaikan aspirasi, namun jangan sampai disertai tindakan anarkis. Kami terbuka untuk berdialog demi menyamakan pandangan,” ujar Sardi kepada awak media.
Sardi menekankan pentingnya penggunaan ruang demokrasi secara bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian dari masyarakat sipil, sehingga memiliki kepentingan yang sama dalam menegakkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam momentum tersebut, DPRD Kota Bekasi juga menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara). Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bekasi dan menjadi sarana diskusi antara mahasiswa dan legislatif mengenai sejumlah isu nasional.
Ketua BEM Ubhara, Hernanda, menyampaikan keprihatinannya terhadap Undang-Undang TNI yang telah disahkan. Ia menyebut beberapa pasal dalam UU tersebut bersifat kontroversial dan berpotensi melemahkan prinsip demokrasi, sehingga perlu dilakukan kajian ulang.
“Hari ini kami membawa hasil kajian lanjutan yang lebih konkret sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan kepedulian terhadap arah kebijakan nasional,” ujar Hernanda.
Merespons hal tersebut, Sardi mengapresiasi partisipasi aktif mahasiswa dalam menyuarakan kritik konstruktif terhadap kebijakan negara. Ia menyebut keterlibatan generasi muda merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang sehat.
“Kami sangat menghargai semangat kritis dan konstruktif dari rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah bentuk kontribusi nyata generasi muda dalam menjaga arah kebijakan negara,” tutup Sardi.
Pertanyaan Umum (FAQ): Aksi Demonstrasi di DPRD Kota Bekasi dan Respons Ketua DPRD
1. Siapa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi?
Aksi dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Masyarakat Sipil Kota Bekasi, bersama sejumlah mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara).
2. Apa tuntutan utama dari para demonstran?
Para demonstran mendesak transparansi dalam proses legislasi dan menolak beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial serta berpotensi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Bagaimana respons Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi?
Sardi Efendi menyatakan bahwa DPRD terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat, asalkan dilakukan secara damai dan tidak disertai tindakan anarkis. Ia juga menekankan pentingnya dialog sebagai bagian dari proses demokrasi.
4. Apa saja isu yang dibahas dalam audiensi dengan BEM Ubhara?
Dalam pertemuan tersebut, BEM Ubhara menyampaikan kekhawatiran terhadap Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Mereka menyoroti sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dan berpotensi melemahkan demokrasi sipil.
5. Bagaimana tanggapan DPRD terhadap masukan dari mahasiswa?
Ketua DPRD Bekasi mengapresiasi partisipasi aktif mahasiswa dan menyambut baik semangat kritis serta konstruktif yang ditunjukkan. Ia menyebut keterlibatan mahasiswa sebagai kontribusi penting dalam menjaga arah kebijakan negara.
6. Apakah akan ada tindak lanjut dari DPRD terkait aspirasi ini?
Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai tindak lanjut spesifik, DPRD menyatakan komitmennya untuk menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat serta menjalin komunikasi berkelanjutan dengan kelompok-kelompok sipil dan akademik.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
