Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan kementerian tersebut. Langkah ini disampaikan menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan, termasuk dua orang dari jajaran internal kementerian.
“Kementerian mendukung penuh proses hukum, dan kami segera membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terkait tata kelola proyek pusat data,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Meutya menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan menghalangi proses hukum dan telah mengambil tindakan tegas terhadap dua pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Terkait dua pegawai Komdigi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kami telah memberhentikan keduanya dari tugas dan fungsinya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” lanjutnya.
Komitmen terhadap Kedaulatan Digital
Menteri Meutya juga menegaskan bahwa komitmen Kemkomdigi terhadap kedaulatan digital nasional tidak boleh terganggu oleh adanya kasus hukum ini. Ia menyebut peristiwa ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan digital ke arah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kelembagaan digital harus dibangun di atas integritas. Kami jadikan ini sebagai momen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki prosedur, dan menegakkan akuntabilitas di seluruh lini,” tegas Meutya.
Menurutnya, reformasi tata kelola digital adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Kemkomdigi berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pertanyaan Umum (FAQ): Pernyataan Kemkomdigi Terkait Kasus PDNS
1. Apa tanggapan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terkait kasus korupsi proyek PDNS?
Kemkomdigi menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa kementerian akan kooperatif dan mengambil langkah internal untuk pembenahan.
2. Apa langkah konkret yang akan dilakukan Kemkomdigi?
Kemkomdigi membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola proyek pusat data, khususnya PDNS. Selain itu, dua pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah diberhentikan dari tugas dan fungsinya.
3. Siapa saja pegawai Kemkomdigi yang terlibat?
Dua pegawai Kemkomdigi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, namun dalam pernyataan resmi, nama mereka tidak disebutkan secara terbuka. Mereka disebut berasal dari jajaran Kominfo sebelum transisi menjadi Kemkomdigi.
4. Apa dampak kasus ini terhadap program digital nasional?
Menurut Menteri Meutya Hafid, komitmen terhadap kedaulatan digital nasional tetap tidak terganggu. Justru kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki prosedur tata kelola digital di kementerian.
5. Apa pesan utama dari Kemkomdigi atas kasus ini?
Pesan utama dari Kemkomdigi adalah bahwa integritas harus menjadi fondasi utama kelembagaan digital. Reformasi tata kelola dan akuntabilitas merupakan keharusan, bukan pilihan.
6. Apakah proyek PDNS akan tetap dilanjutkan?
Belum ada pernyataan resmi mengenai kelanjutan proyek PDNS. Fokus saat ini adalah pada proses hukum yang berjalan dan evaluasi internal tata kelola proyek.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
