Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengungkap skandal suap yang melibatkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus mafia minyak goreng. Tersangka Djuyamto (DJU), yang menjabat sebagai hakim di PN Jaksel, terlibat dalam transaksi suap yang melibatkan uang dolar Singapura (SGD), yang ditemukan di tas yang ia titipkan kepada petugas keamanan sebelum ditangkap.
Uang Dolar Singapura Ditemukan di Tas Hakim
Penemuan tas berisi dolar Singapura terjadi pada Rabu, 16 April 2025, saat Djuyamto ditahan oleh Kejagung. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi penemuan tersebut pada Kamis, 17 April 2025, dengan menyebutkan bahwa tas itu berisi 37 lembar dolar Singapura, yang disembunyikan di bawah dua ponsel. Penemuan ini menjadi bukti penting dalam penyelidikan terkait praktik suap di lingkungan peradilan.
Proses Suap dan Tawar-Menawar untuk Vonis Lepas
Skandal ini bermula dari kesepakatan antara pengacara Aryanto Bakri dan Wahyu Gunawan, seorang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka sepakat untuk mengurus perkara korporasi mafia minyak goreng agar terdakwa dapat divonis lepas atau onslag. Permintaan untuk vonis lepas ini dibayar dengan uang sebesar Rp20 miliar, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp60 miliar setelah pihak yang terlibat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta pembayaran tambahan.
Sebagian besar uang tersebut diserahkan dalam bentuk dolar AS, yang akhirnya diterima oleh Muhammad Arif Nuryanta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu. Sebagai balasannya, Wahyu Gunawan mendapat sekitar 50 ribu dolar AS sebagai “jasa penghubung” dari Muhammad Arif Nuryanta.
Pembagian Suap kepada Hakim-Hakim yang Terlibat
Setelah uang diterima oleh Muhammad Arif Nuryanta, ia menunjuk Djuyamto sebagai ketua majelis hakim, dengan Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom sebagai hakim anggota. Mereka kemudian menerima sejumlah Rp4,5 miliar untuk memutuskan perkara tersebut sesuai keinginan pihak yang memberikan suap.
Namun, pada September atau Oktober 2024, uang Rp18 miliar kembali diberikan dalam bentuk dolar AS, yang kemudian dibagi di antara ketiga hakim tersebut. Djuyamto mendapatkan Rp6 miliar, Agam Syarif Baharuddin menerima Rp4,5 miliar, dan Ali Muhtarom menerima Rp5 miliar. Djuyamto kemudian mengalihkan sebagian hasil suapnya kepada Wahyu Gunawan sebesar Rp300 juta.
Vonis Lepas yang Memicu Kejagung Bertindak
Skandal ini semakin terungkap ketika pada 19 Maret 2025, majelis hakim yang dipimpin Djuyamto akhirnya memutuskan vonis lepas untuk terdakwa korporasi mafia minyak goreng, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini membuat Kejagung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap semua pihak yang terlibat.
Kejagung Terus Mengusut Kasus Korupsi di Lingkungan Peradilan
Kejagung menegaskan bahwa mereka akan terus mengusut tuntas kasus ini dan menindak semua pihak yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi di lingkungan peradilan Indonesia. Dengan adanya penemuan uang dolar Singapura dan bukti-bukti lainnya, Kejagung berharap dapat membawa semua pelaku ke pengadilan dan menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.
Integritas Peradilan dalam Bahaya
Kasus ini mengguncang integritas sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kejagung terus berupaya untuk membongkar praktik korupsi yang merajalela di kalangan pejabat peradilan, yang sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan bukti yang semakin menguat, Kejagung diharapkan dapat membersihkan sistem peradilan dari praktik-praktik kotor ini.
Pertanyaan Umum (FAQ): Kasus Suap Vonis Lepas Kasus Mafia Minyak Goreng
1. Apa yang dimaksud dengan “vonis lepas” dalam kasus mafia minyak goreng?
“Vonis lepas” atau onslag adalah keputusan hukum yang mengakhiri perkara dengan pembebasan terdakwa tanpa adanya hukuman, meskipun terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dalam suap berharap agar korporasi mafia minyak goreng dibebaskan dari tuntutan hukum.
2. Bagaimana Kejagung mengungkap kasus suap ini?
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus suap ini setelah menemukan bukti berupa dolar Singapura yang disembunyikan dalam tas milik Djuyamto, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Penemuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik suap untuk memengaruhi putusan perkara mafia minyak goreng.
3. Apa yang terlibat dalam proses suap ini?
Proses suap dimulai dengan adanya kesepakatan antara pengacara Aryanto Bakri dan Wahyu Gunawan, seorang panitera, untuk memastikan agar terdakwa korporasi minyak goreng divonis lepas. Uang suap yang disepakati berjumlah Rp60 miliar yang diserahkan dalam bentuk dolar AS. Kemudian, sejumlah uang dibagikan kepada hakim yang terlibat dalam proses tersebut.
4. Siapa saja yang terlibat dalam skandal suap ini?
Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini antara lain:
-
Djuyamto (hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
-
Agam Syarif Baharuddin (hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
-
Ali Muhtarom (hakim ad hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
-
Muhammad Arif Nuryanta (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
-
Wahyu Gunawan (panitera)
-
Aryanto Bakri (pengacara terdakwa korporasi minyak goreng)
5. Apa tujuan dari pemberian suap tersebut?
Tujuan utama dari pemberian suap adalah untuk memastikan terdakwa korporasi minyak goreng dibebaskan dari tuntutan hukum dengan keputusan vonis lepas (onslag). Uang yang diserahkan berfungsi untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
6. Berapa banyak uang yang diterima oleh para hakim terkait suap ini?
Total uang yang diterima oleh para hakim terkait suap ini berjumlah Rp18 miliar dalam bentuk dolar AS, yang kemudian dibagi di antara Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Uang tersebut digunakan untuk memastikan perkara mafia minyak goreng diputus dengan keputusan yang menguntungkan pihak terdakwa.
7. Apa langkah yang diambil Kejagung setelah penemuan uang suap ini?
Setelah penemuan uang dalam tas milik Djuyamto, Kejagung melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap para hakim dan pihak-pihak yang terlibat. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas praktik korupsi ini dan menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.
8. Bagaimana dampak dari kasus suap ini terhadap sistem peradilan Indonesia?
Kasus suap ini merusak integritas sistem peradilan Indonesia, karena menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan hakim-hakim di tingkat pengadilan. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, namun dengan pengungkapan kasus ini, Kejagung berharap dapat membersihkan sistem hukum dari praktik-praktik kotor.
9. Apa yang akan terjadi dengan hakim-hakim yang terlibat dalam kasus ini?
Para hakim yang terlibat dalam kasus ini, seperti Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, kemungkinan akan menghadapi tuntutan pidana terkait penerimaan suap dan penyalahgunaan wewenang. Kejagung berkomitmen untuk membawa mereka ke pengadilan dan memberikan sanksi hukum yang tegas.
10. Apakah Kejagung akan memeriksa lebih banyak saksi terkait kasus ini?
Ya, Kejagung terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, termasuk pihak yang terlibat dalam proses suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Penyidikan ini bertujuan untuk mengungkap lebih banyak pihak yang mungkin terlibat dalam praktik suap ini.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
