...
Indonesia Updates
BekasiAdvertorialBeritaJawa BaratNasional

DPRD Kota Bekasi Soroti Tingginya Pengangguran, Usulkan Penguatan UMKM Digital

×

DPRD Kota Bekasi Soroti Tingginya Pengangguran, Usulkan Penguatan UMKM Digital

Sebarkan artikel ini
Rizki Topananda, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).(Ist/Indonesiaupdates.com)
Rizki Topananda, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).(Ist/Indonesiaupdates.com)

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Angka pengangguran di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan publik, menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota industri tersebut mencapai 7,82 persen pada tahun 2024. Tingginya angka pengangguran ini memunculkan keprihatinan dari kalangan legislatif daerah.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rizki Topananda, menyoroti bahwa sebagian besar pengangguran di Bekasi berasal dari kelompok usia muda yang masih produktif. Ia menyebutkan bahwa pola pikir sebagian besar generasi muda masih terfokus pada bekerja di sektor formal seperti perusahaan, pabrik, atau perkantoran.

“Padahal, kondisi sekarang cukup sulit. Banyak perusahaan yang justru gulung tikar. Kita tidak bisa terus bergantung pada investor besar,” ujar Rizki saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (21/4/2025).

Rizki mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk mulai lebih adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dengan memfasilitasi generasi muda agar bisa mandiri secara ekonomi melalui jalur kreatif dan wirausaha digital.

Ia menilai, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperluas program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital. Menurutnya, jika pemasaran UMKM diperluas melalui platform digital, maka akan ada efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja baru.

“Kalau ini dilakukan secara masif, maka UMKM bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus solusi jangka panjang untuk pengangguran,” jelas Ketua DPC PKB Kota Bekasi tersebut.

Lebih lanjut, Rizki menekankan pentingnya pendampingan yang serius dalam program pelatihan kerja bagi anak muda. Ia menyoroti bahwa pelatihan seharusnya tidak berhenti hanya pada kegiatan formalitas, melainkan harus diikuti dengan pembinaan pascapelatihan.

“Pendampingan harus dilakukan sejak proses rekrutmen peserta hingga pelaksanaan dan pasca-acara. Tujuannya agar hasil pelatihan betul-betul berdampak dan memberi bekal nyata bagi peserta,” tandasnya.

Dengan status Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Indonesia, Rizki berharap Pemkot Bekasi lebih proaktif membuka ruang ekonomi alternatif di tengah terbatasnya lapangan kerja formal.


Pertanyaan Umum (FAQ): DPRD Kota Bekasi Soroti Tingginya Pengangguran


1. Berapa angka pengangguran di Kota Bekasi saat ini?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bekasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,82 persen.

2. Siapa yang paling terdampak oleh angka pengangguran tinggi ini?
Kelompok usia muda yang masih produktif menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak di antaranya masih berharap bekerja di sektor formal seperti perusahaan atau pabrik.

3. Apa tanggapan DPRD Kota Bekasi terkait hal ini?
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Rizki Topananda, menyampaikan keprihatinan dan mendorong agar solusi pengurangan pengangguran fokus pada pengembangan UMKM digital dan pelatihan keterampilan untuk anak muda.

4. Apa solusi yang diusulkan untuk mengurangi pengangguran?
Rizki menyarankan untuk memperluas dan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital serta menyediakan pendampingan pelatihan kerja secara menyeluruh, dari rekrutmen hingga pasca-pelatihan.

5. Mengapa UMKM digital dianggap solusi yang tepat?
UMKM digital memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan fleksibel, serta mampu menyerap tenaga kerja baru, terutama dari kalangan muda yang memiliki literasi teknologi lebih baik.

6. Apa langkah yang diharapkan dari Pemerintah Kota Bekasi?
Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam menyediakan pelatihan kerja yang relevan, mendampingi peserta secara berkelanjutan, dan membuka akses permodalan atau inkubasi bisnis untuk UMKM pemula.

7. Apakah ada program yang sudah berjalan untuk mendukung hal ini?
Sejauh ini belum dijelaskan program spesifik, namun Rizki menekankan pentingnya memastikan program pelatihan yang ada tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar berdampak.


IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL