Dedi Mulyadi Sidak ke SMAN 7 Kota Cirebon, Janji Atasi Masalah SNBP 2025

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 7 Kota Cirebon pada Jumat, 7 Februari 2025. Kunjungannya dilakukan untuk menindaklanjuti polemik yang terjadi terkait pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025.

Akibat keterlambatan sekolah dalam menyelesaikan proses Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sebanyak 153 siswa kelas XII terancam gagal mengikuti SNBP 2025. Kondisi ini menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir dan mendorong Dedi Mulyadi turun langsung ke lapangan.

Dedi Mulyadi Berjanji Selesaikan Masalah SNBP 2025

Setibanya di SMAN 7 Kota Cirebon, Dedi langsung berkeliling ke beberapa kelas dan berdialog dengan siswa yang terdampak. Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa dirinya akan berupaya agar seluruh siswa tetap bisa mendaftar SNBP 2025.

“Saya datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan terkait PDSS yang berpotensi menghambat ratusan siswa untuk mendaftar SNBP,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Dedi juga meminta pihak sekolah, terutama operator panitia PDSS, untuk menunjukkan secara teknis proses pendaftaran akun sekolah untuk SNPMB. Selain itu, ia menegaskan bahwa jumlah operator PDSS harus ditambah menjadi lima orang guna mempercepat penyelesaian masalah ini.

Komitmen Dedi Mulyadi untuk Sekolah di Jawa Barat

Tak hanya untuk SMAN 7 Kota Cirebon, Dedi juga memastikan bahwa seluruh sekolah di Jawa Barat yang mengalami kendala serupa akan mendapatkan solusi dari pemerintah provinsi.

“Saya belum tahu total jumlah sekolah yang mengalami kendala seperti ini. Tapi kalau banyak, pasti saya datangi semuanya,” tegasnya.

Terkait kemungkinan sanksi bagi sekolah yang lalai dalam proses ini, Dedi mengatakan bahwa akan ada evaluasi lebih lanjut. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan kepegawaian. Namun, jika kendala disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan sistem atau kekurangan tenaga administrasi, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Solusi Konkret untuk Kendala PDSS di SMAN 7 Kota Cirebon

Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi dan digitalisasi sekolah. Ia juga berjanji akan mengupayakan tambahan anggaran bagi tenaga operator sekolah agar proses pendaftaran berjalan lebih optimal.

“Kendala-kendalanya segera kita atasi. Saya juga mendukung honor bagi para petugas operator agar mereka bisa bekerja lebih maksimal,” pungkasnya.

Sidak Dedi Mulyadi ke SMAN 7 Kota Cirebon menjadi angin segar bagi siswa kelas XII yang terancam gagal mengikuti SNBP 2025. Dengan komitmen yang kuat, gubernur terpilih Jawa Barat ini memastikan solusi konkret bagi seluruh sekolah yang mengalami masalah serupa. Pemerintah provinsi akan terus memantau dan memberikan dukungan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat kendala administratif.

Pertanyaan Umum FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Mengapa Dedi Mulyadi melakukan sidak ke SMAN 7 Kota Cirebon?
Dedi Mulyadi melakukan sidak untuk menindaklanjuti polemik keterlambatan pendaftaran SNBP 2025 yang mengancam 153 siswa kelas XII.

2. Apa yang menjadi kendala utama dalam pendaftaran SNBP 2025 di SMAN 7 Kota Cirebon?
Kendala utama adalah keterlambatan penyelesaian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang menghambat siswa mendaftar SNBP.

3. Bagaimana solusi yang diberikan Dedi Mulyadi?
Dedi berjanji membantu siswa terdaftar dalam PDSS, meminta penambahan operator PDSS menjadi lima orang, serta mendukung peningkatan honor bagi operator.

4. Apakah masalah serupa terjadi di sekolah lain di Jawa Barat?
Ya, dan Dedi Mulyadi berjanji akan turun langsung untuk memberikan solusi bagi sekolah-sekolah yang mengalami kendala serupa.

5. Apakah akan ada sanksi bagi sekolah yang lalai dalam pendaftaran SNBP?
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sanksi akan diberikan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Namun, jika masalah berasal dari sistem atau kekurangan tenaga administrasi, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL