INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan berlangsung pada 2028. Meski muncul isu pemblokiran anggaran pembangunan, Bahlil menegaskan bahwa proyek strategis nasional ini masih menjadi prioritas Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Targetnya tetap 2028. Strategi penyelesaiannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Bahlil seusai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (8/2).
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Efisiensi, Tapi Mekanisme Umum
Sebelumnya, beredar kabar bahwa anggaran pembangunan IKN diblokir. Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Zainal Fatah, meluruskan bahwa pemblokiran ini bukan akibat kebijakan efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
“Pemblokiran ini adalah mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, bukan karena efisiensi. Dana yang diblokir juga bukan bagian dari operasional,” jelas Zainal Fatah saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).
IKN Tetap Prioritas, Proyek Berjalan Sesuai Tahapan
Bahlil juga mengakui bahwa tidak semua ketua umum partai politik memahami detail teknis pembangunan IKN. Namun, ia memastikan bahwa proyek ini tetap berlanjut sesuai tahapan yang telah ditentukan.
“Jangan merasa karena ketum partai semua ngerti soal ini. Enggak juga,” kata Bahlil menanggapi spekulasi di publik.
Meski masih ada tantangan, pemerintah tetap optimistis bahwa proyek pembangunan IKN akan rampung sesuai target, menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Pertanyaan Umum FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Kapan pemindahan ibu kota ke IKN akan selesai?
Pemindahan ibu kota direncanakan selesai pada tahun 2028 sesuai target pemerintah.
2. Apakah benar anggaran pembangunan IKN diblokir?
Pemblokiran anggaran adalah mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun dan bukan karena efisiensi belanja negara.
3. Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan IKN?
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab atas penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN.
4. Apa alasan pemindahan ibu kota ke IKN?
Pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, pemerataan pembangunan, serta menciptakan pusat ekonomi baru di Kalimantan.
5. Apakah ada tantangan dalam proyek pembangunan IKN?
Tantangan utama meliputi pendanaan, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung ibu kota baru.
6. Bagaimana dampak pemindahan IKN terhadap ekonomi Indonesia?
Pemindahan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di wilayah Kalimantan Timur.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
