INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menyuarakan keterkejutannya terkait anggaran Rp 5,7 miliar untuk pergantian bohlam dan listrik yang diajukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Angka fantastis ini diungkap saat pertemuannya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, seperti terlihat di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Kamis (23/1/2025).
Anggaran Listrik yang Dinilai Tidak Masuk Akal
Herman Suryatman melaporkan sejumlah anggaran perangkat daerah, termasuk yang diajukan Disdik Jabar. Laporan ini membuat Kang Dedi mempertanyakan kewajaran tagihan listrik yang setara untuk sebuah bangunan besar.
“Memangnya kantor Disdik Jabar sebesar Gedung Sate?” ungkapnya.
Dedi berencana meminta klarifikasi lebih lanjut kepada kepala dinas dan tim terkait angka tersebut.
Tagihan Air Rp 6,7 Miliar Juga Dipersoalkan
Selain anggaran listrik, KDM juga menyoroti anggaran air senilai Rp 6,7 miliar per tahun di kantor cabang dinas dan UPTD pendidikan. Jumlah ini setara dengan Rp 400 juta per bulan.
“Mandi pakai apa sampai tagihan air segitu?” tanya Dedi dengan nada heran.
Ia menekankan bahwa dana operasional sekolah (BOS) semestinya sudah mencakup kebutuhan air, sehingga tagihan dari dinas tidak seharusnya sebesar itu.
Permintaan Evaluasi dan Transparansi
KDM menilai laporan keuangan ini perlu ditinjau ulang untuk memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran. Ia juga mengimbau agar semua pihak memberikan penjelasan transparan.
“Ini tidak masuk akal, harus ada pengkajian ulang agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia,” tegas Dedi.
Kasus ini mengundang perhatian publik, sekaligus menjadi tantangan pertama bagi Kang Dedi dalam memastikan pemerintahan Jabar lebih transparan dan efisien.
Pertanyaan Umum FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang menjadi sorotan Dedi Mulyadi terkait anggaran Disdik Jabar?
Dedi Mulyadi mempertanyakan anggaran Rp 5,7 miliar untuk pergantian bohlam dan listrik serta Rp 6,7 miliar untuk tagihan air di kantor cabang dinas dan UPTD pendidikan. Ia menilai jumlah tersebut tidak masuk akal dan perlu dijelaskan lebih lanjut.
2. Mengapa anggaran listrik dan air Disdik Jabar dianggap tidak wajar?
Menurut Dedi Mulyadi, anggaran tersebut terlalu besar untuk fasilitas kantor dinas yang lebih kecil dibandingkan Gedung Sate. Tagihan air senilai Rp 6,7 miliar per tahun, setara Rp 400 juta per bulan, juga dianggap tidak logis.
3. Apa rencana Dedi Mulyadi terhadap laporan anggaran ini?
Dedi berencana meminta kepala dinas dan tim terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan detail mengenai penggunaan anggaran tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya pengkajian ulang agar dana tidak terbuang sia-sia.
4. Apakah laporan anggaran ini menunjukkan adanya potensi masalah?
Dedi Mulyadi menyebut bahwa laporan ini berpotensi menunjukkan adanya ketidakberesan dalam penggunaan anggaran dan perlu diaudit lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan efisiensi.
5. Bagaimana solusi yang diusulkan Dedi Mulyadi untuk permasalahan ini?
Dedi menyarankan agar anggaran penggunaan air di sekolah ditutup melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sehingga tidak membebani anggaran dinas pendidikan. Selain itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap semua laporan anggaran.
6. Apa dampak dari temuan ini terhadap pemerintahan Jawa Barat?
Temuan ini mencerminkan tantangan awal yang harus dihadapi oleh Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dalam memastikan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
