INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Ketua Panitia Khusus (Pansus) 10 DPRD Kota Bandung, Drs. Heri Hermawan, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung.

Menurut Heri, keberhasilan pelaksanaan RPJMD tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Penentu keberhasilan RPJMD adalah eksekutif, legislatif, dan seluruh warga Kota Bandung. Kita harus bersama-sama mendorong peningkatan indikator pembangunan yang sudah ditentukan,” kata Heri, di Gedung DPRD Kota Bandung.

Bandung UTAMA Jadi Arah Pembangunan

Heri menjelaskan bahwa semua program dalam dokumen RPJMD harus selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, M. Farhan dan Erwin, yang tertuang dalam konsep Bandung UTAMA. Konsep ini merupakan akronim dari lima nilai utama pembangunan Kota Bandung:

• Unggul: Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas hidup warga.

• Terbuka: Menjadikan Bandung sebagai kota inklusif, kolaboratif, dan ramah investasi.

• Amanah: Menata birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan inovatif.

• Maju: Mewujudkan ekonomi berkelanjutan dengan mendorong ekonomi kreatif yang merata dan kompetitif.

• Agamis: Membangun karakter masyarakat yang religius, moderat, dan toleran.

“Kota Bandung harus terbuka terhadap siapa pun yang bisa berkontribusi dalam membangun kota. Visi ‘Terbuka’ ini adalah bentuk komitmen untuk kolaborasi yang inklusif,” ujar Heri.

Kota Layak Huni Jadi Target Pembangunan

Salah satu indikator utama dalam RPJMD adalah menjadikan Bandung sebagai kota layak huni. Hal ini mencerminkan kualitas kehidupan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kalau indikator kota layak huni tercapai, berarti Bandung sudah memenuhi standar kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali,” ungkap Heri.

Studi Tiru ke Bekasi dan Cirebon

Dalam proses pembahasan Raperda RPJMD, Pansus 10 juga melakukan studi tiru ke Kota Bekasi dan Cirebon. Tujuannya adalah untuk menggali strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diterapkan di Bandung.

• Bekasi dipilih karena memiliki PAD tinggi dan hampir setara dengan Kota Bandung.

• Cirebon dinilai menarik karena mampu memanfaatkan potensi daerah secara kreatif meskipun PAD-nya belum sebesar kota besar lainnya.

“Kita belajar dari Bekasi dan Cirebon. Bagaimana mereka memaksimalkan potensi untuk mendongkrak PAD. Ini penting agar Bandung bisa lebih maju dan mandiri secara fiskal,” jelas Heri.

Raperda Masih dalam Proses Pembahasan

Heri menyebutkan bahwa pembahasan Raperda RPJMD masih akan memakan waktu karena harus melalui beberapa tahapan penting, termasuk audiensi dengan Pemerintah Kota Bandung dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita ingin memastikan Raperda ini sesuai dengan RPJMD provinsi dan RTRW Jawa Barat. Maka, pembahasannya masih akan berlanjut hingga semua pihak selesai memberikan masukan,” pungkasnya.