Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyikapi insiden tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil langkah tegas dengan menambahkan satu prosedur operasional standar (SOP) baru untuk memperketat pengawasan makanan di sekolah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengumumkan bahwa sisa makanan dari program MBG kini tidak boleh lagi dibersihkan di sekolah. Seluruh sisa makanan wajib dibawa kembali dan ditangani di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah potensi kontaminasi.
“Peristiwa ini menyentak kami. Kami langsung evaluasi dan ubah SOP. Sisa makanan tidak lagi boleh dicuci di sekolah. Semua harus dibersihkan di SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (23/4).
Selain memperbarui SOP, BGN juga akan mengadakan pelatihan tambahan bagi seluruh SDM pengelola dapur dan distribusi makanan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan yang diberikan kepada para siswa.
Dadan bahkan turun langsung ke lapangan, mengunjungi siswa korban keracunan yang masih dirawat di rumah sakit dan meninjau dapur SPPG Cianjur. Dapur ini diketahui melayani distribusi makanan bergizi ke sembilan sekolah dengan produksi harian 2.071 hingga 3.470 porsi.
“SPPG Cianjur baru beroperasi sejak Januari dan ini kejadian pertama. Ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Kami ingin sistem yang aman dan berkelanjutan,” katanya.
Data terbaru mencatat 52 siswa MAN 1 Cianjur dan 20 siswa SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan, dengan keluhan mual hingga muntah. Mayoritas korban telah dipulangkan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Sayang dan RS Bhayangkara Cianjur.
“Kami apresiasi semua pihak yang sigap membantu penanganan, dari guru, nakes, hingga orang tua siswa,” tambah Dadan.
BGN kini tengah menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan yang dikirim ke Labkesda Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis diperkirakan keluar dalam 7–10 hari ke depan.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperbaiki gizi pelajar secara nasional. Dadan menegaskan, insiden ini tidak boleh menjadi alasan untuk mundur, melainkan momentum untuk memperkuat sistem.
“Kesehatan dan masa depan anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Pertanyaan Umum (FAQ) – Kasus Keracunan Program MBG di Cianjur
1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program MBG adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah guna meningkatkan status gizi dan mendukung pertumbuhan serta prestasi belajar anak-anak di Indonesia.
2. Apa yang terjadi di Cianjur terkait program MBG?
Puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Gejala yang dialami termasuk mual, muntah, dan pusing.
3. Siapa yang bertanggung jawab atas insiden keracunan ini?
Penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan evaluasi dan menegaskan akan memperketat pengawasan serta memperbaiki sistem distribusi makanan.
4. Apa langkah BGN setelah kasus ini?
BGN menambahkan SOP baru yang mewajibkan pembersihan sisa makanan hanya dilakukan di dapur SPPG, bukan di sekolah. BGN juga akan memberikan pelatihan tambahan kepada SDM pengelola makanan.
5. Apa itu SPPG?
SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah dapur pusat yang mengelola, memasak, dan mendistribusikan makanan dalam program MBG ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat.
6. Apakah ada korban jiwa dalam insiden ini?
Tidak ada laporan korban jiwa. Sebagian besar siswa telah dipulangkan setelah dirawat, sementara beberapa lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya membaik.
7. Bagaimana kelanjutan program MBG setelah kasus ini?
Program MBG tetap berjalan, namun dengan pengawasan dan sistem yang diperketat. BGN berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.
8. Kapan hasil uji laboratorium makanan akan keluar?
Hasil uji laboratorium dari Labkesda Provinsi Jawa Barat diperkirakan keluar dalam waktu 7–10 hari setelah pengambilan sampel.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
