INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Polemik seputar larangan penggunaan jilbab oleh anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Muhammadiyah. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, menyampaikan keprihatinannya terhadap keputusan awal yang melarang penggunaan jilbab, yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, terutama sila pertama dan kedua.
Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang, Haedar menekankan bahwa kebijakan pelarangan jilbab tidak hanya melukai perasaan umat Islam tetapi juga bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang terkandung dalam Pancasila.
“Pelarangan berjilbab bagi anggota Paskibraka adalah sebuah langkah yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita. Pancasila mengakui dan menghormati kebebasan beragama. Jadi, kebijakan seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi,” ujar Haedar dengan tegas.
Meskipun keputusan kontroversial tersebut telah dibatalkan, Haedar menyayangkan bahwa polemik ini sempat terjadi. Ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan pihak panitia pengibar bendera pusaka yang akhirnya memperbolehkan kembali anggota Paskibraka yang berjilbab untuk mengenakan jilbab sesuai keyakinan agama mereka.
“Orang yang berjilbab sedang menjalankan agamanya. Jika kita menghormati mereka yang beragama lain atau yang belum berjilbab, maka seharusnya kita juga menghormati mereka yang memilih untuk berjilbab. Ini adalah esensi dari sila pertama dan kedua Pancasila,” tambahnya.
Haedar juga menyoroti peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dianggapnya seharusnya menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, bukan malah memicu sekularisasi yang dapat merusak tatanan ideologis bangsa. Menurut Haedar, BPIP harus menunjukkan komitmen pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.
“Indonesia adalah negara yang bertuhan. Bukan hanya bangsa Indonesia yang harus bertuhan, tetapi negara juga harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap aspeknya,” tegasnya.
Haedar berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak lagi terjadi kebijakan yang menimbulkan polemik dan kegaduhan, terutama yang menyangkut kebebasan beragama dan keyakinan individu. “Ini bukan hanya tentang berjilbab atau tidak, tetapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa menghormati dan menjaga nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.
Pertanyaan Umum (FAQ): Polemik Jilbab Paskibraka dan Pandangan Muhammadiyah
1. Apa yang memicu polemik terkait penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka? Polemik ini bermula dari keputusan awal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk mengenakan jilbab. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Muhammadiyah.
2. Mengapa Muhammadiyah menentang pelarangan jilbab tersebut? Muhammadiyah, melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Haedar Nashir, menilai bahwa pelarangan jilbab bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Larangan ini dianggap melanggar kebebasan beragama dan keyakinan yang diakui oleh Pancasila.
3. Apa yang dikatakan Haedar Nashir tentang keputusan ini? Haedar Nashir menyayangkan kebijakan pelarangan jilbab tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan seperti itu tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang akhirnya memperbolehkan kembali anggota Paskibraka yang berjilbab untuk mengenakannya.
4. Bagaimana Haedar Nashir melihat peran BPIP dalam polemik ini? Haedar menilai BPIP seharusnya menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ia memperingatkan agar BPIP tidak memelopori sekularisasi yang bisa merusak tatanan ideologi bangsa.
5. Apakah kebijakan pelarangan jilbab ini masih berlaku? Tidak. Setelah terjadi polemik, kebijakan ini telah dicabut. Anggota Paskibraka yang berjilbab kini diperbolehkan mengenakan jilbab sesuai dengan keyakinan mereka.
6. Apa pesan Haedar Nashir untuk masa depan terkait kebijakan seperti ini? Haedar berharap kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan. Ia menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan keyakinan individu dalam bingkai Pancasila, serta mendorong semua pihak untuk belajar dari polemik ini.
7. Apa relevansi Pancasila dalam polemik ini? Pancasila, sebagai ideologi bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan. Oleh karena itu, pelarangan berjilbab dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua kebijakan dan tindakan pemerintah.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS
