Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan tajam. Kali ini datang dari PDI Perjuangan (PDIP), yang secara terbuka melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Dedi, mulai dari penanganan siswa bermasalah hingga pengelolaan anggaran daerah.
Friksi antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi semakin mencuat ke permukaan setelah Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out dari rapat paripurna sebagai bentuk protes.
1. Program Siswa ke Barak Militer Dinilai Tidak Manusiawi
Salah satu kebijakan Dedi yang menjadi sorotan adalah rencananya untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Bonnie Triyana, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, menilai pendekatan tersebut terlalu militeristik dan tidak menyentuh akar permasalahan secara psikologis.
“Pendekatan ini harus lebih holistik, melibatkan psikolog dan psikiater. Peran guru konseling juga harus diperkuat,” ujar Bonnie kepada wartawan.
PDIP menilai solusi yang ditawarkan Dedi terlalu kaku dan berpotensi menimbulkan trauma baru bagi siswa.
2. Efisiensi Anggaran Tanpa Libatkan DPRD Dinilai Menyimpang
PDIP juga mempertanyakan keputusan Dedi melakukan efisiensi anggaran lebih dari 20 persen hanya melalui Peraturan Gubernur (Pergub), tanpa persetujuan DPRD. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut PDIP, DPRD adalah representasi rakyat dan harus dilibatkan dalam perencanaan anggaran daerah.
“Pengelolaan anggaran sepihak memicu pertanyaan soal prioritas pembangunan dan akuntabilitas penggunaan dana publik,” tulis pernyataan resmi PDIP Jabar.
3. Walk Out DPRD: Tanggapan Terhadap Pernyataan Gubernur
Ketegangan memuncak saat Fraksi PDIP memilih meninggalkan rapat paripurna sebagai reaksi atas pernyataan Dedi yang dianggap merendahkan peran DPRD dalam pengambilan kebijakan.
Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, menyebut Dedi seolah tak membutuhkan pendapat DPRD.
“Kami meminta Gubernur memberikan klarifikasi resmi dalam forum rapat. Jangan ada lembaga yang merasa paling dominan,” tegas Doni.
Langkah walk out ini diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil Ketua DPRD, Ono Surono.
4. Dedi Mulyadi Diminta Klarifikasi Publik
PDIP mendesak Dedi untuk memberi klarifikasi langsung kepada anggota dewan dan menjelaskan kebijakan yang selama ini dinilai tidak melibatkan legislatif.
“Negara ini dibangun di atas prinsip trias politika, eksekutif tidak bisa berjalan sendiri,” kata Doni.
Fraksi PDIP menekankan bahwa antara eksekutif dan legislatif harus saling menghargai untuk memastikan pembangunan di Jawa Barat berjalan sesuai aspirasi rakyat.
Relasi Eksekutif dan Legislatif Jawa Barat Memanas
Kritik PDIP terhadap Dedi Mulyadi menandakan adanya krisis komunikasi dan ketegangan antara dua pilar pemerintahan daerah. Kebijakan sepihak dan pendekatan yang dianggap terlalu otoriter menjadi catatan penting dalam evaluasi publik terhadap kepemimpinan Dedi.
Bagaimana kelanjutan dinamika politik ini akan berkembang? Publik menanti klarifikasi dari Gubernur dan solusi nyata untuk menciptakan harmonisasi antar-lembaga demi kemajuan Jawa Barat.
Pertanyaan Umum (FAQ): Kritik PDIP Terhadap Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat
1. Apa latar belakang kritik PDIP terhadap Dedi Mulyadi?
PDIP menyoroti sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi yang dianggap kontroversial, termasuk program pengiriman siswa ke barak militer dan efisiensi anggaran tanpa keterlibatan DPRD. Kritik ini mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat.
2. Mengapa program pengiriman siswa ke barak militer dikritik?
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, menilai pendekatan militeristik terlalu kaku dan tidak holistik. PDIP mendorong pendekatan psikologis yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa.
3. Apa yang dipermasalahkan terkait efisiensi anggaran Pemprov Jabar?
PDIP mempertanyakan langkah efisiensi anggaran lebih dari 20 persen yang dilakukan Dedi Mulyadi hanya melalui Peraturan Gubernur (Pergub), tanpa melibatkan DPRD. Ini dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Apa yang terjadi saat rapat paripurna DPRD Jabar?
Fraksi PDIP melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Dedi Mulyadi yang dianggap mendiskreditkan DPRD. Mereka menuntut klarifikasi atas pernyataan tersebut, terutama terkait minimnya pelibatan legislatif dalam pengambilan kebijakan.
5. Apakah PDIP meminta klarifikasi resmi dari Dedi Mulyadi?
Ya. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP meminta Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi secara langsung dalam rapat DPRD. Mereka menekankan pentingnya etika politik dan prinsip trias politika dalam menjalankan pemerintahan daerah.
6. Bagaimana respon eksekutif terhadap walk out tersebut?
Belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi saat rapat, yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Namun, ketegangan ini diperkirakan akan terus bergulir jika tidak ada komunikasi yang dijembatani secara baik antara kedua belah pihak.
7. Apa harapan PDIP terhadap kepemimpinan di Jawa Barat?
PDIP menginginkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah. Mereka mendesak penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD dan pelibatan aktif dalam setiap kebijakan publik.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
