INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, kembali menyampaikan pandangannya yang tajam terkait kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Dalam diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, pada Sabtu (7/9), JK mengkritisi berbagai aspek, mulai dari peran Menteri Pendidikan, Kurikulum Merdeka, hingga anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Berikut beberapa poin penting yang disampaikan JK dalam acara tersebut.
Cucunya Tidak Sekolah di Sekolah Negeri
JK membuka pembicaraannya dengan cerita tentang cucu-cucunya yang semuanya bersekolah di sekolah swasta. Menurut JK, di masyarakat perkotaan, semakin banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta ketimbang sekolah negeri.
“Saya tanya tadi Pak Jimly ‘berapa cucu? 7’, ‘berapa sekolah negeri? Tidak ada’. Sama saya, 15 cucu tidak ada satu pun yang sekolah di negeri,” ungkap JK.
Ia menjelaskan bahwa meskipun dirinya pernah meminta anaknya untuk memasukkan cucunya ke sekolah negeri, anaknya tetap lebih memilih sekolah swasta. JK menekankan bahwa hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pendidikan swasta, dan tidak masalah apakah pendidikan diperoleh di sekolah swasta atau negeri.
Kritik terhadap Nadiem Makarim
Salah satu sorotan utama JK adalah kritiknya terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Menurut JK, Nadiem yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha teknologi tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam dunia pendidikan. Hal ini dianggap menjadi tantangan bagi Kemendikbudristek yang cakupannya sangat luas.
“Ada Muhajir, ada Prof. Nuh Rektor ITS, ada Anies Rektor Paramadina, lalu ada Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, jarang datang ke daerah, dan jarang ke kantor,” kata JK disambut tawa sebagian hadirin.
JK juga menyampaikan harapannya agar posisi menteri pendidikan diisi oleh orang yang lebih kompeten di masa mendatang, terutama karena pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam merancang program-program pendidikan yang sesuai.
Kritik terhadap Kurikulum Merdeka
JK juga menyoroti Kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan yang digagas Nadiem Makarim. Menurut JK, Kurikulum Merdeka justru membuat anak-anak kurang terdorong untuk belajar karena tidak adanya Ujian Nasional (UN). Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki pandangan konservatif terkait pendidikan dan berpendapat bahwa ujian adalah salah satu cara untuk memotivasi siswa belajar.
“Saya konservatif, anak itu, kita ini, kita semua pernah sekolah kan? Kapan kita belajar? Ketika mau ujian, kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya?” ujar JK.
Ia juga menyoroti tingginya jumlah lulusan SMK yang tidak bekerja sesuai keahlian mereka. JK berpendapat bahwa ini menunjukkan adanya kesalahan baik di sektor pendidikan maupun ekonomi. Banyak lulusan SMK yang akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kejuruan mereka, seperti menjadi caddy di lapangan golf.
Sejarah Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN
JK juga menjelaskan asal mula penetapan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia mengungkapkan bahwa tidak banyak negara yang mencantumkan besaran anggaran pendidikan secara eksplisit dalam undang-undangnya.
“Sebenarnya juga terjadi awal-awalnya. Pada saat UU nomor 20 itu sebagai lanjutan dari pada Undang-Undang Dasar 31. Di situ satu-satunya angka yang ada hanya angka pendidikan,” jelas JK.
Pada awalnya, alokasi 20 persen sulit dicapai karena unsur guru tidak dimasukkan dalam perhitungan anggaran. Namun, melalui berbagai pendekatan, termasuk diskusi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan pembahasan di Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya guru dimasukkan sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan. Dengan begitu, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat tercapai.
Pentingnya Mencontoh India dalam Pengembangan Pendidikan
Selain menyoroti kebijakan-kebijakan dalam negeri, JK juga menyarankan agar Indonesia mencontoh negara seperti India dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Menurutnya, India berhasil mencetak tokoh-tokoh dunia meskipun memiliki jumlah penduduk yang besar, seperti halnya Indonesia.
JK berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu meniru negara seperti Finlandia atau Singapura yang memiliki jumlah penduduk dan tingkat pendapatan yang sangat berbeda dari Indonesia. Menurutnya, meniru negara dengan kondisi yang lebih mirip, seperti India, akan lebih realistis dan efektif.
Pernyataan JK dalam diskusi ini mengundang banyak perhatian, terutama karena kritiknya yang tegas terhadap kebijakan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kompetensi dalam kepemimpinan pendidikan, relevansi kurikulum, serta alokasi anggaran yang tepat. Hingga kini, belum ada tanggapan dari Nadiem Makarim terkait kritik yang disampaikan JK.
Pertanyaan Umum : FAQ (Frequently Asked Questions) tentang Kritik Jusuf Kalla terhadap Pendidikan Indonesia
- Apa kritik utama Jusuf Kalla (JK) terhadap sistem pendidikan di Indonesia? JK mengkritik beberapa aspek utama dalam pendidikan Indonesia, termasuk peran Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka, dan masalah anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Menurut JK, sistem pendidikan saat ini tidak cukup memotivasi siswa untuk belajar, terutama karena dihapusnya Ujian Nasional (UN).
- Mengapa JK mengkritik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan? JK menilai bahwa Nadiem Makarim tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang pendidikan. Menurutnya, Nadiem tidak sering turun ke daerah atau menghadiri kantor, dan ini menghambat kemajuan Kemendikbudristek. JK membandingkan Nadiem dengan menteri pendidikan sebelumnya yang lebih berpengalaman di dunia pendidikan.
- Apa pendapat JK tentang Kurikulum Merdeka? JK mengkritik Kurikulum Merdeka karena menurutnya, kebijakan ini membuat siswa kurang terdorong untuk belajar. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya Ujian Nasional (UN), motivasi siswa untuk belajar berkurang. Ia menyebut dirinya sebagai orang yang konservatif dalam hal pendidikan dan menilai ujian penting untuk mendisiplinkan siswa.
- Apa alasan JK menyinggung tentang cucunya yang tidak bersekolah di sekolah negeri? JK menggunakan cerita tentang cucu-cucunya yang semuanya bersekolah di sekolah swasta untuk menggambarkan perubahan pola masyarakat dalam memilih pendidikan. Di perkotaan, menurutnya, semakin banyak orang tua yang memilih sekolah swasta karena mereka mampu membayar dan merasa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.
- Bagaimana pendapat JK tentang alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN? JK menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen berasal dari UUD 1945 pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003. Ia menyoroti bahwa pada awalnya sulit mencapai target ini karena unsur guru tidak dimasukkan dalam alokasi anggaran. Setelah guru dimasukkan, alokasi 20 persen akhirnya bisa tercapai.
- Mengapa JK menyarankan Indonesia untuk mencontoh India dalam pendidikan? JK berpendapat bahwa Indonesia lebih cocok meniru India dalam pengembangan pendidikan karena India memiliki jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Ia menganggap bahwa mencontoh negara seperti Finlandia atau Singapura tidak realistis, karena kondisi ekonomi dan demografi yang berbeda jauh.
- Apa solusi yang ditawarkan JK untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia? JK menekankan pentingnya memilih pemimpin pendidikan yang kompeten dan berpengalaman. Ia juga menyarankan agar kurikulum diperbaiki agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan harus dipastikan mencakup unsur-unsur penting seperti guru, infrastruktur, dan kurikulum.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS
