Gubernur Jawa Barat Copot Kepala SMAN 6 Depok Usai Kontroversi Study Tour

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala SMA Negeri 6 Depok akibat polemik study tour yang mereka lakukan. Keputusan ini diambil setelah munculnya protes dari orang tua siswa terkait biaya perjalanan yang dinilai terlalu tinggi.

SMAN 6 Depok Beri Klarifikasi

Menanggapi kontroversi tersebut, pihak SMA Negeri 6 Depok melalui Humas Syahri Ramadhan memberikan klarifikasi bahwa kegiatan study tour yang dilakukan tidak semata-mata untuk liburan.

“Kalau selama ini yang diberitakan seolah-olah kita full di Bali untuk healing dan sebagainya, saya tegaskan kembali bahwa tidak seperti itu,” ujar Syahri pada Senin (24/2/2025).

Syahri mengungkapkan bahwa polemik ini muncul setelah adanya protes dari orang tua mengenai biaya study tour yang dianggap mahal. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan perjalanan ini menggunakan sistem subsidi silang.

“Orang tua murid yang memiliki rezeki lebih membantu mereka yang kurang mampu. Mekanisme ini selalu digunakan dalam berbagai kegiatan,” jelasnya.

Keputusan Tetap Melanjutkan Study Tour

Syahri juga menuturkan bahwa imbauan dari Gubernur Dedi Mulyadi agar sekolah tidak melakukan study tour disampaikan satu hari sebelum keberangkatan. Pihak sekolah sempat berdiskusi terkait kemungkinan membatalkan perjalanan, namun memutuskan tetap berangkat karena faktor biaya.

“Jika kami membatalkan perjalanan, pihak travel hanya akan mengembalikan 25% dari biaya yang sudah dibayarkan. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik baru di antara orang tua siswa,” ungkap Syahri.

Gubernur Dedi Mulyadi Bertindak Tegas

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa keputusan mencopot kepala sekolah diambil karena study tour tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa sejak dilantik, dirinya langsung bekerja untuk menertibkan aturan yang berlaku di sekolah-sekolah.

Selain menyoroti kegiatan study tour, Dedi juga berencana mengatasi pungutan liar di sekolah-sekolah Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan larangan study tour didasarkan pada tingginya beban biaya bagi siswa, seperti yang terjadi di SMAN 6 Depok, di mana setiap siswa harus membayar antara Rp3,5 juta hingga Rp5,5 juta.

Menurut Dedi, ada cara lain bagi siswa untuk belajar tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ia mencontohkan bagaimana masalah sampah di Depok bisa dijadikan bahan studi yang lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa dibandingkan perjalanan ke luar provinsi.

Keputusan ini memicu beragam respons dari masyarakat, terutama dari orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya study tour yang tinggi.

Pertanyaan Umum (FAQ): Pencopotan Kepala SMAN 6 Depok Terkait Study Tour

1. Mengapa Kepala SMAN 6 Depok dicopot dari jabatannya?
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena kegiatan study tour yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan membebani siswa dengan biaya tinggi.

2. Apa alasan utama di balik larangan study tour?
Dedi Mulyadi menilai bahwa biaya study tour yang mencapai Rp3,5 juta hingga Rp5,5 juta per siswa terlalu besar dan dapat memberatkan orang tua siswa. Ia juga menyarankan metode pembelajaran alternatif yang lebih relevan dan hemat biaya.

3. Apakah SMAN 6 Depok memberikan klarifikasi terkait study tour tersebut?
Ya, pihak sekolah melalui Humas Syahri Ramadhan menyatakan bahwa study tour tidak hanya untuk liburan, tetapi juga mengandung unsur edukasi. Selain itu, biaya perjalanan menggunakan sistem subsidi silang, di mana siswa dari keluarga mampu membantu mereka yang kurang mampu.

4. Mengapa sekolah tetap melanjutkan study tour meskipun ada imbauan dari gubernur?
Pihak sekolah mempertimbangkan bahwa jika perjalanan dibatalkan, pihak travel hanya akan mengembalikan 25% dari biaya yang sudah dibayarkan, yang berpotensi menimbulkan polemik baru di kalangan orang tua siswa.

5. Apa langkah yang akan diambil Gubernur Dedi Mulyadi setelah kasus ini?
Selain menindak study tour yang dianggap bermasalah, Dedi Mulyadi juga berencana mengatasi praktik pungutan liar di sekolah-sekolah dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kebijakan yang membebani siswa dan orang tua.

6. Apakah ada kemungkinan kebijakan study tour direvisi di masa depan?
Belum ada pernyataan resmi mengenai revisi kebijakan. Namun, Dedi Mulyadi menekankan bahwa sekolah sebaiknya mengutamakan metode pembelajaran yang lebih bermanfaat tanpa membebani biaya tinggi kepada siswa dan orang tua mereka.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL