Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengonfirmasi bahwa satuan tugas (satgas) anti premanisme yang digagasnya telah resmi berjalan di berbagai wilayah Jawa Barat. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan jajaran Polres Metro Depok pada Selasa (22/4/2025).
Dalam keterangan persnya, Dedi menjelaskan bahwa satgas ini melibatkan unsur TNI dan Polri. Namun, kehadiran Polri dalam satgas ini tidak serta-merta berarti menjalankan tugas ganda. Menurutnya, saat Polri bertugas sebagai penyidik, mereka tetap menjalankan fungsi kepolisian sesuai struktur yang ada.
“Yang menjadi penyidiknya tetap serse (Polri), hanya pendekatannya berbeda karena dalam satgas ini ada unsur TNI-nya,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan, kehadiran unsur TNI bertujuan untuk membangun sinergi dan harmoni antara TNI dan Polri dalam melakukan penindakan di lapangan. Dengan demikian, pola pendekatan terhadap premanisme akan dilakukan secara lebih kompak dan seragam.
Pembiayaan Satgas Masih Dirumuskan
Meski sudah berjalan, Dedi menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat masih menyusun skema pembiayaan operasional satgas. Pembiayaan ini akan dibuat terpisah dari anggaran Polres dan Kodim, dan nantinya akan dialokasikan melalui perubahan anggaran daerah.
“Operasionalnya harus ada pembiayaannya. Ada poskonya, mobil operasional tambahannya. Ini yang akan kami tata,” kata Dedi.
Dedi juga menginstruksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat untuk segera menyusun rencana kerja dan rencana biaya. Hal ini dilakukan agar kegiatan satgas dapat berjalan secara optimal dan terstruktur, meski secara teknis di lapangan sudah mulai dilaksanakan.
Pertanyaan Umum (FAQ): Satgas Anti Premanisme Jawa Barat
1. Apa itu Satgas Anti Premanisme Jawa Barat?
Satgas Anti Premanisme adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberantas praktik premanisme. Satgas ini bersifat kolaboratif dan melibatkan unsur TNI dan Polri.
2. Siapa yang menggagas pembentukan satgas ini?
Satgas ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
3. Apa saja unsur yang terlibat dalam satgas ini?
Satgas ini terdiri dari unsur TNI dan Polri, namun pendekatan yang dilakukan bersifat sinergis tanpa tumpang tindih tugas.
4. Apakah Polri tetap menjalankan fungsi kepolisian dalam satgas ini?
Ya. Polri tetap menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam hal penyidikan. Satgas hanya sebagai wadah kolaboratif, bukan menggantikan fungsi kelembagaan.
5. Mengapa TNI dilibatkan dalam satgas ini?
TNI dilibatkan untuk menciptakan harmoni dan keseragaman sikap antara aparat saat melakukan penindakan terhadap praktik premanisme.
6. Apakah satgas ini sudah mulai bekerja?
Ya, menurut Gubernur Dedi Mulyadi, satgas anti premanisme sudah mulai berjalan di lapangan.
7. Bagaimana skema pembiayaannya?
Pembiayaan operasional satgas akan disusun terpisah dari anggaran Polres dan Kodim, dan akan dimasukkan dalam komponen perubahan anggaran oleh Pemprov Jawa Barat.
8. Apa saja bentuk operasional yang direncanakan?
Rencana operasional satgas mencakup pembentukan posko, penyediaan kendaraan operasional tambahan, serta perencanaan aksi lapangan yang terstruktur.
9. Siapa yang bertanggung jawab menyusun rencana anggaran dan kerja?
Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat telah ditugaskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera menyusun rencana kerja dan rencana biaya satgas.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
