INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan akan memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam proses rekrutmen. Saat ini, perusahaan tengah melakukan investigasi internal untuk mendalami dugaan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

“Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku, dengan tingkatan hukuman paling berat yaitu PHK,” tegas Ahmad.

Namun, ia juga menambahkan, jika hasil investigasi menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, maka perusahaan akan menindaklanjuti terhadap penyebar informasi yang dinilai keliru atau bersifat fitnah.

“Kami akan melakukan investigasi terhadap karyawan yang menyebarkan berita fitnah atau keliru hingga pencemaran nama baik. Akan ada konsekuensi berdasarkan peraturan internal,” jelasnya.

Pakar Usulkan Audit dan Reformasi Rekrutmen

Menanggapi isu ini, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan pentingnya langkah cepat dan transparan dari manajemen MRT Jakarta.

Menurut Achmad, perusahaan harus segera menyelesaikan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.

“Masyarakat sebagai pengguna transportasi publik dan pembayar pajak berhak tahu kebenaran kasus ini,” kata Achmad.

Ia juga merekomendasikan agar MRT Jakarta melakukan audit ulang terhadap keaslian ijazah seluruh pegawai, terutama mereka yang menempati posisi strategis dan teknis, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

“Proses rekrutmen harus diperkuat dengan sistem verifikasi digital seperti SIVIL milik DIKTI, bukan hanya mengandalkan fotokopi ijazah,” jelasnya.

Kepercayaan Publik adalah Aset Terpenting

Achmad menambahkan bahwa integritas harus menjadi syarat utama dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan. Menurutnya, kompetensi tanpa integritas hanya akan menimbulkan potensi moral hazard.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jujur dan tegas. “Jika MRT Jakarta gagal menanganinya dengan cepat dan terbuka, maka investasi triliunan rupiah bisa sia-sia. Hilangnya kepercayaan publik adalah kerugian terbesar bagi transportasi publik mana pun,” tutupnya.