Langsung ke konten 
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menyusul penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk meninjau ulang desain kompleks perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif yang akan berdiri di sana.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 telah disepakati berdasarkan arahan Presiden Prabowo. Instruksi ini mencakup evaluasi terhadap desain dasar ekosistem dan kompleks perkantoran yang sebelumnya sudah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Basuki, Presiden Prabowo meminta agar desain tersebut ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan visi pembangunan jangka panjang IKN. “Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segera membentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” katanya saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (25/1/2025).
Pembangunan sektor legislatif dan yudikatif, yang meliputi kantor-kantor, hunian pejabat, serta fasilitas pendukung lainnya, menjadi prioritas utama dalam periode 2025-2028. Basuki menegaskan, percepatan pembangunan di sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa pada tahun 2028, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat beroperasi dengan lancar di IKN.
Seiring dengan rencana besar ini, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun yang akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung proyek pembangunan IKN. Di antara berbagai infrastruktur yang akan dibangun, akses jalan menuju kawasan IKN juga menjadi fokus, meski hingga saat ini pembangunan akses jalan baru mencapai 40 persen.
Basuki menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan IKN dapat beroperasi penuh pada 2028. Pada tahun tersebut, diharapkan IKN sudah dapat menjadi pusat pemerintahan yang memadai, dengan lembaga-lembaga negara yang sudah berfungsi sepenuhnya.
“Presiden menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik yang siap menampung lembaga-lembaga negara. Sehingga, pada saat itu, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dapat berkantor di ibu kota Indonesia yang baru,” kata Basuki.
Percepatan pembangunan IKN diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan besar Indonesia, yang tidak hanya ingin memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan kota modern yang ramah lingkungan dan dapat mendukung kemajuan ekonomi serta sosial masyarakat.
Dengan arahan yang jelas dari Presiden Prabowo, serta anggaran besar yang telah disiapkan, pembangunan IKN kini berada di jalur yang lebih cepat dan terencana dengan baik, sehingga diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pemerintahan Indonesia.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
