INDONESIAUPDATES.COM, INTERNASIONAL – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menunda larangan nasional terhadap aplikasi media sosial populer TikTok selama 75 hari. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, untuk menjual sahamnya kepada entitas berbasis di AS atau mencapai kesepakatan yang memuaskan pemerintah Trump.
Keputusan tersebut diambil setelah periode ketidakpastian yang sempat membuat TikTok tidak dapat diakses oleh pengguna di AS selama lebih dari 12 jam. Trump mengumumkan langkah ini setelah pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada 20 Januari 2025.
Kronologi Peristiwa
19 Januari 2025
- Larangan nasional TikTok mulai berlaku. Pengguna menerima pemberitahuan bahwa mereka tidak dapat mengakses aplikasi tersebut karena hukum baru melarang penyedia layanan internet dan toko aplikasi untuk mendukung TikTok.
- Beberapa jam kemudian, pengguna melaporkan akses mereka mulai pulih setelah Trump memberikan isyarat akan mengambil tindakan.
20 Januari 2025
- Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan sementara larangan TikTok selama 75 hari.
- Shou Zi Chew, CEO TikTok, terlihat menghadiri pelantikan Trump bersama sejumlah tokoh besar seperti CEO Apple Tim Cook.
21 Januari 2025
- Dalam konferensi pers, Trump menyatakan bahwa AS berhak atas 50% saham TikTok jika aplikasi ini tetap beroperasi di negaranya. Trump juga memperingatkan Tiongkok untuk tidak menghalangi negosiasi, dengan ancaman tarif tambahan.
Respons TikTok dan ByteDance
TikTok menyambut baik keputusan tersebut. Dalam pernyataan resminya, perusahaan menyampaikan terima kasih kepada Trump atas kesempatan untuk mencari solusi jangka panjang. “Kami berkomitmen untuk melindungi privasi dan data pengguna AS sambil bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat,” ujar juru bicara TikTok.
Namun, tantangan masih menghadang. ByteDance menghadapi tekanan besar untuk menjual operasinya di AS, dengan nilai yang diperkirakan mencapai $40 miliar hingga $50 miliar menurut para analis. Sementara itu, kelompok investor AS, termasuk pengusaha teknologi Jesse Tinsley dan bintang YouTube Jimmy Donaldson (Mr. Beast), telah menyatakan minat untuk mengakuisisi TikTok.
Politik dan Keamanan Nasional
Keputusan Trump ini menuai pro dan kontra di kalangan politisi AS. Senator Tom Cotton menegaskan bahwa perusahaan yang mendukung TikTok di AS dapat menghadapi konsekuensi hukum besar. Di sisi lain, beberapa anggota Kongres menyarankan lebih banyak waktu untuk mencari solusi yang adil tanpa merugikan privasi warga Amerika.
Tantangan di Depan
Larangan terhadap TikTok muncul dari kekhawatiran soal keamanan data pengguna Amerika yang dikelola oleh perusahaan berbasis di Tiongkok. Mahkamah Agung sebelumnya telah memutuskan bahwa undang-undang yang melarang TikTok tidak melanggar hak Amandemen Pertama. Namun, pengadilan memberikan opsi bagi ByteDance untuk menjual TikTok kepada perusahaan AS.
Dalam 75 hari ke depan, ByteDance harus membuat keputusan penting untuk masa depan operasinya di AS. Jika gagal, aplikasi tersebut berisiko kehilangan pasar besar di Amerika.
Penundaan larangan TikTok oleh Trump memberikan harapan baru bagi pengguna setia platform ini di AS. Namun, langkah tersebut juga menambah kompleksitas negosiasi antara ByteDance dan pemerintah AS. Keputusan final dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan nasib TikTok, tidak hanya di AS tetapi juga di pasar global.
Pertanyaan Umum (FAQ): Larangan TikTok di Amerika Serikat
1. Mengapa TikTok sempat dilarang di Amerika Serikat?
Larangan TikTok diberlakukan karena kekhawatiran pemerintah AS terhadap keamanan data pengguna. TikTok dianggap berpotensi membahayakan keamanan nasional karena memiliki afiliasi dengan ByteDance, perusahaan yang berbasis di Tiongkok.
2. Apa alasan Presiden Donald Trump menunda larangan tersebut?
Presiden Trump menunda larangan TikTok selama 75 hari untuk memberikan waktu lebih kepada ByteDance menjual saham TikTok ke pihak Amerika Serikat atau mencapai kesepakatan lain yang dianggap menguntungkan keamanan nasional.
3. Apa dampak larangan TikTok bagi pengguna di Amerika Serikat?
Selama lebih dari 12 jam, pengguna TikTok di AS tidak dapat mengakses platform tersebut. Hal ini mengakibatkan gangguan pada kreator konten, bisnis kecil, dan pengguna individu yang mengandalkan aplikasi untuk hiburan atau pemasaran.
4. Siapa saja pihak yang tertarik membeli TikTok?
Beberapa pihak yang disebut tertarik membeli TikTok termasuk grup investor yang dipimpin Jesse Tinsley, Jimmy Donaldson (MrBeast), dan pengusaha lain seperti Frank McCourt yang menawarkan model kepemilikan berbasis lokal.
5. Bagaimana reaksi pemerintah Tiongkok terhadap penjualan TikTok?
Pemerintah Tiongkok menyatakan keberatannya terhadap penjualan TikTok kepada pihak Amerika, dengan alasan hal ini dapat dianggap sebagai bentuk tekanan politik.
6. Apa yang akan terjadi jika kesepakatan tidak tercapai dalam 75 hari?
Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam batas waktu tersebut, TikTok bisa dilarang sepenuhnya di Amerika Serikat, dan pengguna tidak akan dapat mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut.
7. Apa dampak jangka panjang bagi TikTok jika dijual ke perusahaan Amerika?
Penjualan TikTok ke perusahaan Amerika dapat membantu aplikasi tetap tersedia di AS, memperbaiki citranya di mata pemerintah, dan menghilangkan kekhawatiran terkait keamanan data pengguna.
8. Bagaimana tanggapan pengguna TikTok terkait situasi ini?
Sebagian besar pengguna menunjukkan kekhawatiran dan kebingungan, terutama kreator konten yang mengandalkan TikTok sebagai sumber penghasilan. Namun, banyak juga yang menyambut baik keputusan Presiden Trump untuk sementara menunda larangan.
9. Apakah larangan TikTok mendapat dukungan hukum?
Ya, larangan tersebut didukung oleh undang-undang yang disahkan secara bipartisan di Kongres dan ditegakkan oleh Mahkamah Agung, meskipun mendapatkan kritik dari berbagai pihak yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara.
10. Apakah ada aplikasi lain yang terpengaruh oleh kebijakan ini?
Hingga saat ini, TikTok menjadi fokus utama pemerintah AS, tetapi beberapa aplikasi lain dengan kepemilikan Tiongkok, seperti WeChat, juga menghadapi pengawasan serupa.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
